TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dibawah kepemimpinan Dr M Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar, berkomitmen untuk membangun sektor pariwisata di tiga pulau terluar, Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM).
Pengembangan sektor pariwisata di BAHIM telah menjadi skala prioritas Pemerintah Kota Ternate ke depan. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, saat menghadiri sekaligus membuka dialog bertajuk “Pesta Rakyat atau Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat Secara Terpadu dan Berkelanjutan: Apa Kabar Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua?” yang digelar di Cafe Rotom Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (30/5/2025) malam tadi.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Duta Kreator Indonesia bersama Generasi Digital Indonesia (Gradasi) DPD Malut.
Orang nomor dua di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu menyambut baik terselenggaranya dialog ini dan memastikan seluruh masukan dari para narasumber akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merancang program pengembangan pariwisata yang lebih matang dan terarah.
“Pariwisata adalah skala prioritas pembangunan. Tiga wilayah terluar seperti Moti, Hiri, dan Batang Dua memiliki potensi besar, namun kami sadar akan keterbatasan fiskal. Ke depan, hal ini akan menjadi perhatian utama dalam pemerataan pembangunan," ujarnya.
Nasri menegaskan bahwa seluruh wilayah di Kota Ternate mendapat perhatian yang sama dalam pengembangan pariwisata.
"Pariwisata itu bukan hanya soal lokasi, tapi juga infrastruktur pendukung lainnya. Kami sadar belum maksimal, apalagi untuk tiga kecamatan terluar, karena keterbatasan," tambahnya.
Dalam hal promosi, lanjut Nasri, pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para konten kreator yang dinilai sangat efektif dalam menyebarkan informasi dan menarik wisatawan.
"Konten kreator sangat ampuh dalam promosi digital. Kita akan libatkan mereka secara menyeluruh, bersama komunitas-komunitas lainnya di Ternate," ujar Nasri.
Kegiatan Ternate Bacarita menjadi ruang diskusi terbuka antara masyarakat dan pemerintah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.
(fight)
