TERNATE, OT - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, Jumat (7/1/2022) menyambangi kantor wilayah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.
Kedatangan orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate itu, disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edy Suharto.
Pertemuan di ruang kerja Kepala Perwakilan BPKP Malut itu, berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Selain bersilaturrahmi, kedatangan Wali Kota Ternate ke BPKP Malut, sekaligus untuk berkoordinasi dan membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengawasan keuangan dan pembangunan di Kota Ternate.
Pada awal perbincangan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan permintaan maaf, karena tidak sempat menghadiri upacara pengukuhan beberapa waktu lalu, karena bertepatan dengan agenda Sertijab Pangdam di Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota juga meminta pendampingan dari BPKP terkait kegiatan-kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat optimalisasi pendapatan daerah serta akuntabilitas program dan kegiatan tetap terjaga.
Wali Kota Ternate berharap sinergitas antara Pemerintah Kota Ternate dan BPKP Malut akan terus terjaga dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPKP Malut, Edy Suharto menyambut baik kedatangan orang nomor satu di jajaran Pemkot Ternate.
Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Ternate.
Menurutnya, saat ini, BPKP berfokus pada perencanaan penganggaran, peningkatan pendapatan daerah dan penataan aset.
Kepala BPKP Malut, Edy Suharto berharap, dengan kunjungan ini, dapat mempererat tali silaturrahmi yang dibangun antara Pemkot Ternate dengan BPKP Malut.
Dia juga berharap, semoga bisa terjalin sinergitas untuk tata pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan profesional.
Edy juga menyatakan, BPKP akan selalu siap mendampingi Pemerinatah Kota Ternate dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengawalan akuntabilitas.
Dia juga mengajak Pemkot Ternate untuk selalu memantau dan mengawal akuntabilitas keuangan daerah, sehingga proses pembangunan dapat berjalan demgan baik dan profesional.
(fight)
