TERNATE, OT - Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate mengklaim, pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate, khususnya pada sektor Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) terpuruk akibat pandemi.
Selama pandemi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, turut memberikan dampak yang cukup sigfinifikan bagi pelaku usaha di Ternate.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Hadi Hairudin, mengatakan, akibat pandemi, seluruh sektor mengalami dampak, bukan hanya di Ternate namun secara nasional.
Namun, setelah pemerintah pusat menetapkan status Kota Ternate turun ke level 1 PPKM, dia berharap, agar pertumbuhan ekonomi khusisnya para pelaku usaha kembali bergeliat.
"Dengan kondisi atau situasi daerah Kota Ternate, yang saat ini telah berada di level 1, tentunya diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan sektor usaha," kata Hadi.
Pemkot kata dia, juga tetap mendorong sektor usaha melalui bantuan stimulan khususnya kepada pelaku usaha produktif mikro.
"Salah satunya melalui pasar digital, dimana, mendorong pemasaran produk lokal melalui sisitem digitalisasi ini juga telah ditindak lanjuti melalui kerja sama dengan Kemeninfo. Dengan harapan produk yang dihasilkan juga selain di pasarkan secara lokal juga secara luas," ujarnya.
Selain itu, ada juga upaya menfasilitasi pelaku usaha pemula untuk mendapatkan bantuan melalui Kementerian, dimana, dari 68 pelaku usaha pemula yang diusulkan tahun ini, sebanyak 18 pelaku usaha, mendapat bantuan senilai Rp, 7 juta, "selain itu, juga terdapat bantuan bagi pelaku usaha produktif mikro," ujarnya.
Dia merinci, dari total 2.813 pelaku usaha yang diusulkan, sebagian telah mendapatkan bantuan masing-masing Rp 1,2 juta, yang telah dicairkan sejak bulan Juli lalu.
"Sementara yang belum mendapatkan bantuan juga telah ditindaklanjuti dengan pengusulan kembali ke pusat," aku Hadi.
Dia belum dapat memastikan berapa banyak yang nantinya akan diakomodir, sebab keputusannya tergantung Kementerian.
"Yang pasti bantuan ini juga bertahap, jika nanti ada kekeliruan data, tentu akan diperbaiki, soal diakomodir atau tidak, itu tergantung pemerintah pusat," pungkas Hadi.
(fight)
