TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berencana menerapkan sistim transkasi elektronik pada sejumlah objek pendapatan daerah, guna mencegah kebocoran pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencananya penerapan sistim elektronik transaksi ini, akan diberlakukan pada tahun 2022 mendatang.

Hal ini menjadi agenda pertemuan antara, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, dengan investor dari Jawa Timur yang difasilitasi Kepala Dinas ESDM Propinsi Maluku Utara, Hasyim Daeng Barang.

Kadis ESDM Provinsi Malut, Hasyim Daeng Barang usai pertemuan di kantor Wali Kota Ternate, Rabu (13/10) menyatakan, kehadiran investor dalam pertemuan tersebut, untuk menawarkan kerjasama dengan Pemkot Ternate.

Salah satu kerjasama yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah sistim penarikan retribusi pasar yang nanti dilakukan secara elektronik.

"Salah satunya penarikan retribusi pasar misalnya, bisa diterapkan dengan metode sistem online, sehingga kebocoran PAD juga tidak terjadi seperti sekarang, demikian halnya dengan penarikan retribusi jasa parkir," kata Hasyim.

"Jadi nanti sistemnya seperti tol gitu, nantinya lapak dilakukan pemetaaan berapa banyak penjual, ukuranya, kemudian sistem pembayaran melalui kartu,  tidak ada lagi petugas banyak-banyak di pasar," ujar Hasyim.

Menurutnya, solusi yang ditawarkan ke Pemkot, dengan menghadirkan pihak investor ini,tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur, dengan penerapan nantinya sisitem bagi hasil.

"Mudah-mudahan konsep yang kita tawarkan ini juga jadi solusi mencegah adanya kebocoran sektor PAD. Terlepas dari ini juga saya sebagai warga Kota Ternate yang juga mantan PJ Wali Kota tentunya mempunyai tanggung jawab yang sama," terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menambahkan, dalam pertemuan bersama pihak investor, ada tiga hal yang berkembang.

"Pertama terkait optimalisasi pendapatan PAD. dimana, pada tahun 2022 mendatang ada sisitem yang nantinya dibangun, terintegrasi dalam rangka mengoptimalisasi sektor PAD. Misalnya, parkiran, pajak reatoran, rumah makan, hotel dan penginapan, serta sumber pendapatan lain, dengan penerepan sisitem secara elektronik yang nantinya terintegrasi di semua OPD," kata Rizal.

"Tujuannya bagaiamana mencegah kebocoran, karena selama ini kita hanya menghitung tapi tidak diketahui secara  pasti nilai sesungguhnya," tandasnya.

Selain sektor pendapatan, pihak investor juga rencananya akan berinvestasi di berbagai bidang termasuk pengelolaan air bersih yang kedepan diharapkan dikelola profesional.

"Jadi nantinya ada asement di lapangan oleh tim mereka, guna mengetahui problemnya seperti apa. Tapi kita juga nantinya mengggunakan lembaga appraisal/penilaian untuk melakukan perhitungan. Dari hasil asesment inilah yang nantinya jadi acuan untuk penandatanganan MoU," pungkasnya.(fight)