TERNATE, OT - Enam Kelurahan di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Data yang dikantongi indotimur.com menyebutkan, enam Kelurahan di Kecamatan Moti, diantaranya, Kelurahan Tadenas, Kelurahan Tafaga, Kelurahan Tafamutu, Kelurahan Figur, Kelurahan Takofi, dan Kelirahan Moti Kota.
Dari enam Kelurahan tersebut, tiga diantaranya hanya memiliki satu orang pegawai berstatus PNS sedangkan lainnya bersatatus PTT atau tenaga sukarela.
Tiga Kelurahan yang hanya memiliki satu PNS yang juga menjabat sebagai Lurah adalah Kelurahan Tadenas, Kelurahan Tafaga, dan Kelurahan Tafamutu. Sementara Kelurahan Figur 4 PNS, Takofi 3 PNS, dan Moti Kota 2 PNS.
Data ini terungkap saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), serta Bagian Pemerintahan Setda Kota Ternate, Selasa (5/10/2021) di Kecamatan Moti.
Staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Samin Marsaoly mengatakan, Monev ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pemerintahan di Kecamatan Moti, baik itu aparatur maupun administrasi pemerintahan.
Menurutnya, ada dua hal penting yang ditemukan saat monev, yakni kondisi kantor Lurah yang masih sangat kekurangan pegawai, serta minimnya tenaga pengajar (guru) pada sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP)
Mantan Kadishub Kota Ternate itu mengatakan, setelah melakukan Monev di Kecamatan Moti, ditemukan fakta bahwa pegawai yang berstatus PNS di Kelirahan sangat minim sehingga akan berpengaruh terhadap pelayanan.
"Ini bisa mengakibatkan keterlambatan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga nanti kita akan buat pemerataan," kata Samin.
Alumni STPDN Angkatan 08 itu menyatakan, secara struktur setiap Kelurahan minimal harus diisi oleh 5 PNS, dengan fungsi masing-masing, diantaranya, seksi pemerintahan umum, seksi kesejahtaraan soasial, seksi pemberdayaan, seksi pembangunan masyarakat, serta seksi ketentraman dan ketertiban umum.
"Lima unsur ini harus dipenuhi dalam satu kantor Lurah. Ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pengisian ASN sebagaimana dimaksud," terangnya.
Dikatakam Samin, dari sisi pelayanan juga masih berada di bawah standar, karena hasil monev ditemukan ada kantor Lurah yang hanya dibuka pada saat-saat tertentu saja. "Hal Ini akan ditinjau kembali untuk mencari tahu penyebabnya, karena ada kemungkinan, Lurah-Lurah di Kecamatan Moti jarang berada di tempat," ujar Samin.
Pemerintah, lanjut Samin akan melakukan pemerataan tenaga jabatan pelaksana seperti, pengadministrasi keuangan/kepegawaian, pengolah data, pengolah ketertiban umum serta tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Moti.
Nanti akan ada tindakan khusus, karena salah satu program prioritas yang digagas oleh pak wali kota dan wakil wali kota saat ini adalah "Peduli Bahim" (Batangdua, Hiri, dan Moti), yang salah satunya adalah bentuk kepedulian dari ASN," terangnya.
Sementara itu Kabag Pemerintahan, Ariyandi Arif melalui Kasubag Administrasi Pemerintahan Setda Kota Ternate, Ikram Halil menambahkan, Monev pada Kelurahan Kelurahan di kKcamatan Moti, terkait dengan penggunakan Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan (DPPK) dalam dua tahun terakhir, dan DPPK di tahun 2021.
"Untuk tahun ini karena dalam kondisi covid-19 sehingga juknis dan pengajuan permohonan anggaran di keuangan agak terlambat. Tapi Juknisnya sudah sampai ke Wali Kota, jadi Insyaa Allah satu atau dua hari kedepan pak Wali sudah bisa mendatangani juknisnya, kemudian bisa dilakukan pengajuan pencairan," tandasnya.
Terkait urusan-urusan pemerintahan lainnya, Ikram mengaku pelayanan di Kelurahan yang ada di Kecamatan Moti sedikit terhambat.
Hal ini, kata dia disebabkan minimnya SDM yang bersatatus PNS, "harapan kami, BKD segera menindak lanjuti kekurangan tenaga PNS di Kecamatan Moti sehingga pelayanan dapat dilakukan secara maksimal," tutup Ikram.
(fight)
