TERNATE, OT - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), sedang menelusuri keberadaan 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercacat sebagai PNS Kota Ternate namun tidak berkantor.
Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly kepada indotimur.com mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan dan verifikasi PNS maupun PTT di lingkup Pemkot Ternate.
Menurutnya, dari hasil pendataan sekaligus verifikasi yang dilakukan BKPSDMD, ditemukan ada 42 PNS yang tercatat sebagai PNS Kota Ternate namun tidak diketahui keberadaannya.
Menurutnya, dalam Pemutahiran Data Mandiri (PDM) yang dilakukan, 42 PNS ini masih tercatat sebagai PNS Kota Ternate, namun faktanya mereka tidak berkantor dalam waktu yang cukup lama.
Samin mengaku, dalam pendataan dan verifikasi, BKPSDMD menemukan 42 PNS yang tidak berkantor dalam waktu yang cukup lama, "ini sedang kita telusuri, kita cari tau keberadaan mereka," kata Samin di Ternate, Senin (13/12/2021).
Untuk menelusuri keberadaan 42 PNS ini, lanjut Samin, BKPSDMD akan menahan sementara pembayaran gaji ke-42 pegawai bersangktan, "langkah yang diambil Kepegawaian adalah menahan gaji sebagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Dikatakan Samin, penahanan gaji yang dilakukan BKPSDMD Kota Ternate sebagai langkah untuk mencari tau keberadaan mereka. "Jadi kalau mereka punya gaji tidak dibayar atau distop, maka mereka akan datang menghadap ke BKPSDMD. Dengan itu mempermudah proses keberadaan mereka," ungkapnya.
Sejauh ini, lanjut Samin pihaknya baru menemukan 3 PNS yang tercatat di MySAPK namun tidak diketahui keberadaan mereka, "mulai tadi kita sudah lacak, yang baru dapat 3 orang yakni 1 orang dari kantor lurah Mangga Dua Utara, 1 kantor Lurah Stadion dan 1 lagi di Dinas Perhubungan, kita masih menelusuri keberadaan 39 PNS lainnya," tukas Samin.
Dia meminta PNS yang masih tercatat sebagai PNS Pemkot Ternate untuk segera melapor ke BKPSDMD agar pendataan dan verifikasi dapat segera selesai, "saya minta pimpinan-pimpinan OPD juga ikut berperan aktif mendata PNS di masing-masing OPD dan segera sampaikan laporannya ke BKPSDMD," harap Samin.
(fight)
