TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat konsultasi pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, bertempat di kantor DPRD Kota Ternate, Selasa, (7/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para pimpinan OPD serta unsur terkait lainnya.
Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman mengatakan, menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, maka Pemerintah Kota Ternate akan menyusun APBD tahun depan sesuai ketersediaan anggaran yang ada.
“Jadi apa yang ditetapkan Kementerian Keuangan terkait pengurangan TKD itulah yang kita susun. Namun, yang pastinya pemerintah akan mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Seperti pelayanan dasar, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terbatas,” kata Wali Kota usai rapat konsultasi.
Menurutnya, pemangkasan TKD tentu akan mempengaruhi program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya.
Meski begitu, Wali Kota dua periode itu berharap ada intervensi dari Kementerian dan Lembaga untuk berkolaborasi. "Hanya saja, seberapa jauh komunikasi kita dengan pemerintah, untuk mendapatkan bantuan anggaran atau bentuk program lainya," katanya.
Wali Kota mengaku, Pemkot Ternate telah melakukan komunikasi atau lobi ke sejumlah Kementerian dan Lembaga untuk mengantisipasi kebijakan TKD. “Memang Pemerintah Kota sudah melakukan komunikasi atau lobi di Kementerian Perumahan, baik sanitasi dan infrastruktur kemudian juga di Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Jadi ini salah satu cara juga kita menutup ketidak ketersediaan anggaran infrastruktur,” jelasnya.
Wali Kota juga menambahkan, DPRD secara kelembagaan juga memaklumi adanya kebijakan pengurangan dana TKD dari Pemerintah Pusat. "Sehingga, kita akan menyusun sama-sama, dalam arti kita menyiapkan APBD tahun 2026 dengan skenario ketersediaan anggaran yang ada," tandasnya.
“Tidak lama kita akan menyampaikan KUA-PPAS APBD tahun 2026, sambil menunggu penetapan definitif atau PMK. Karena memang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada postur APBD nantinya,” terang Wali Kota.
Selain melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan program dan kegiatan, Pemerintah Kota Ternate juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui OPD-OPD teknis.
Alumni sekolah pemerintahan (STPDN) angkatan 01 itu memastikan, pada sektor PAD, harus ditingkatkan dengan rasio yang masuk akal. “Sehingga pemerintah optimis mendorong pendapatan daerah yang lebih efektif, termasuk memaksimalkan potensi-potensi PAD dari sektor investasi, pajak dan retribus daerah” tegasnya.
(fight)
