TERNATE, OT - Pemerataan pembangunan pada sektor pendidikan di Kota Ternate masih menjadi tantangan serius, terutama di tiga kecamatan terluar, Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).
Pemerintah Kota Ternate sedang menyiapkan skema untuk mewujudkan keadilan bidang pendidikan di tiga pulau terluar.
Selain melakukan pemerataan guru, Pemkot Ternate juga akan melakukan penguatan kompetensi guru secara terstruktur, disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran di setiap wilayah.
Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman dalam sebuah wawancara dengan sejumlah media termasuk indotimur.com menyampaikan, pemerataan distribusi guru sebagai kebijakan prioritas, termasuk pemberian insentif bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah terluar.
Selain itu, Pemkot Ternate juga akan memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan perguruan tinggi regional dan nasional untuk meningkatkan profesionalisme guru. "Meningkatkan tata kelola penilaian profesi guru agar mendorong pengembangan kompetensi secara berkelanjutan," terang Wali Kota
Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Ternate itu menegaskan, kualitas dan pemerataan guru merupakan kunci transformasi pendidikan.
Meski demikian, Wali Kota mengaku, hingga saat ini, distribusi pendidik masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. “Ada sejumlah catatan terkait belum meratanya pendidikan, termasuk guru antara satu kecamatan dengan kecamatan lain,” kata Wali Kota.
Berdasarkan data Pemkot Ternate, Kecamatan Ternate Tengah, dan Ternate Selatan memiliki jumlah guru jauh lebih banyak dibandingkan kecamatan terluar.
Ketimpangan ini, lanjut Wali Kota, berdampak pada kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah berbasis pulau. “Kita coba menyeimbangkan dengan keragaman wilayah, karena Ternate ini berbasis pulau,” ujar Wali Kota.
Dia juga mengaku, rasio ideal satu guru untuk 11 siswa masih belum terpenuhi di Kota Ternate terutama di pulau Batang Dua, Hiri dan Moti.
Pemerintah Kota Ternate, terus berupaya melakukan perbaikan melalui pengaturan kebutuhan guru berbasis kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita akan menggunakan kebijakan daerah dalam mengatur penempatan PPPK khususnya guru, karena daerah diberi untuk menata pemerataan guru,” pungkasnya.
(fight)
