SOFIFI, OT- PT Harita Group secara diam-diam melakukan penggusuran lahan warga desa Kawasi tanpa ada kesepakatan atau koordinasi dengan pemilik lahan.
Bahkan penggusuran itu dilakukan malam hari. Hal ini disampaikan langsung Kepala Desa Kawasi Dewi La Awa, Selasa (8/8/2019).
Kata Dewi, lahan itu untuk pembangunan bandara perusahaan bukan kepentingan masyarakat di lokasi lingkar tambang.
Kades mengaku, setelah melakukan penggusuran lahan, anggota DPRD komisi I Kabupaten Halsel telah meninjau lokasi penggusuran, namun hingga saat ini belum juga ada penyelesaian.
"Pada tanggal 18 september 2018 diadakan rapat dengan menagemen PT Harita Group, namun belum ada kesepakatan karena diduga DPRD komisi I serta Ketua DPRD Halsel bersikongkol dengan pihak PT. Harita Group," katanya.
Selain itu, lanjut dia, tanggung jawab PT Harita Group terkait dengan pemanfaatan dana CSR untuk kepentingan masyarakat Kawasi serta masryarakat lingkar tambang, pihak perusahaan telah melanggar UU Minerba Tahun 2009 Pasal 39 ayat 1 huruf j dan ayat 2 huruf i, yang menjelaskan tentang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu setiap pemegang IUP harus memiliki rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta menyelesaikan persoalan pertanahan.
Terpisah, Ketua Pemuda Pancasila kabupaten Halsel, Irfan Jalil menambahkan, program CSR PT Harita selama ini tidak maksimal dan cendrung mengabaikan aspek sosial ekonomi, budaya serta lingkungan dan kesehatan. Maka Pemuda Pancasila kabupaten Halsel meminta kepada pemerintah provinsi segera mengevaluasi izin pertambangan PT Harita Group.
"Apabila Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak segera menindak lanjuti Izin Pertambangan PT Harita Group, maka Pemuda Pancasila Halsel akan memproses hingga ke aparat penegak ukum," tegas Ketua Pemuda Pancasila Halsel, Selasa (2/1/2019).
Sementara, pihak perusahan PT Harita Group, melalui Humas ketika dikonfirmasi, beralsan masih rapat awal tahun di Jakarta, sehingga belum bisa memberikan keterangan hingga berita ini dipublish, Kamis (10/01/2019) malam tadi(al)
