TERNATE, OT - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edy Suharto melakukan penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Provinsi Maluku Utara Semester II Tahun 2022 ke Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Gani Kasuba, pada Selasa siang (7/2/2023) di kediaman Gubernur Malut di Ternate.
Dalam penyerahan LHP, Edy didampingi oleh Kepala Bagian Umum Ali Muchtar, Koordinator Pengawasan Bidang APD Albertus Mugi Susanto, Korwas Bidang AN Deny Ermawan, Korwas Bidang P3A Edy Pramono, Pengendali Teknis Bidang APD Dwito Santoso, PFA Junaidi Bardadi. Sementara Gubernur didampingi oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali.
"LPH ini merupakan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP Maluku Utara pada semester II tahun 2022 di pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah provinsi Maluku Utara," ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edy Suharto.
Menurutnya, BPKP Maluku Utara telah melakukan pengawasan sebanyak 47 isu strategis pembangunan dan 104 program kerja pengawasan.
Dia juga menambahkan, pengawasan yang telah dilakukan BPKP Malut meliputi kegiatan tata kelola Penanganan Covid-19, Pengembangan Kota Sofifi, Optimalisasi Tol Laut, Percepatan Penanganan Stunting, Kapabilitas APIP, Penyelamatan Keuangan Negara, dan lain sebagainya. Edy berharap dengan adanya LHP ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat menggunakan rekomendasi BPKP sebagai langkah mengoptimalkan akuntabilitas tata kelolanya.
Selain penyerahan LHP sambung Edy, pihaknya juga melakukan Entry Meeting terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2023. Adapun yang menjadi fokus pengawasan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan.
Sementara, Gubernur Maluku Utara K.H. Abdul Gani Kasuba memberikan apresiasi kepada BPKP atas jerih payah BPKP yang telah membantu pemerintah daerah melalui pengawasan.
AGK juga menuturkan, pengawasan merupakan kegiatan yang berat, sehingga pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih.
"Kami juga berkomitmen untuk menggunakan rekomendasi BPKP sebagai perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi Maluku Utara," tandasnya.
(ier)
