HALBAR, OT - Selaras dengan salah satu dari 7 program prioritas Pemerintahan "Diahi", Bupati Halmahera Barat James Uang merespon positif kehadiran Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) di Kabupaten Halmahera Barat, (Halbar) Provinsi Maluku Utara.
Dewan Penasehat Dekopinda Halbar Robinson Missy usai audiens dengan Bupati Halmahera Barat James Uang menyatakan, intinya ingin memperkenalkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Halmahera Barat periode 2022-2027, sudah resmi terbentuk.
Karena Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Maluku Utara juga hadir dalam data ada 184 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Halmahera Barat sebelumnya mengalami sedikit kesulitan terkait perkembangannya maka Dekopinda hadir sebagai rumah bersama untuk membangkitkan Koperasi di Halmahera Barat.
"Untuk 184 koperasi di Halmahera Barat ini ada kendala-kendala mereka hadapi diantaranya manajemen, kepengurusan dan perkembangan regulasi terbaru mengharuskan mereka penyesuaian dideteksi sekitar 20 koperasi benar-benar aktif," kata Robinson Missy, Kamis (23/2/2023).
Robinson yang juga Wakil Ketua I DPRD Halbar ini mengatakan, Dekopinda Halmahera Barat dan Dekopinwil Provinsi Maluku Utara agendanya audiens dan berharap Koperasi di Halmahera Barat itu bangkit untuk kepentingan bersinergi dengan visi misi Bupati dan wakil Bupati James Uang dan Jufri Muhamad (JUJUR) tentang Halbar Sejahtera.
"Bupati sudah menyerahkan Progam kerja, struktur, dan eksistensi kami.Tadi dihadiri Disperindagkop kami sudah samakan persepsi," ucapnya
Sementara Dewan penasehat Dekopinwil Malut Sitatin Abas, mengatakan organisasi tunggal gerakan koperasi mewadahi gerakan koperasi Indonesia secara Nasional itu tentunya ada Dekopin Pusat membawahi seluruh gerakan koperasi di Indonesia dan turunannya Dekopinwil tentunya membawahi Dekopinda dan untuk Kabupaten Halmahera Barat Koperasi Indonesia Daerah parlemennya gerakan Koperasi memiliki tugas dan perannya advokasi, fasilitasi, edukasi, dan intermediasi
Serta harusnya mewakili gerakan Koperasi dalam menentukan arah dan kebijakan terhadap pembangunan gerakan koperasi Daerah ini juga perannya ada di Dekopinda yang harus duduk bersama dengan legislatif dan juga eksekutif
" Untuk mendiskusikan agar bagaimana menjadikan koperasi selaku pelaku ekonomi strategis didaerah yang diharapkan kedepan itu bisa memberikan manfaat ekonomi,"katanya
Menurutnya, Dekopin sendiri memiliki legal standing yang jelas anggaran dasarnya yang disahkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 6 tahun 2011 dari sekian banyak yang berbentuk badan hukum koperasi hanya satu-satunya Dekopin yang pengesahannya melalui Keputusan Presiden. Dalam Keputusan presiden itu bukan hanya tentang mengatur keberadaan lembaga ini tetapi juga mengatur tentang anggaran artinya kegiatan Dekopin ini pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD.
"Audiens dengan Bupati juga tadi dipaparkan terkait program-program dikerjakan tahun ini, Dekopin ini menyusun Renstra tentunya program-program prioritas yang juga dibreak down setiap tahun,"ujarnya.
Tahun ini mungkin lebih banyak diarahkan pada program penguatan kelembagaan Dekopinda karena Dekopin dibawahnya ada lembaga infrastruktur Dekopin namanya Badan Komunikasi Wanita Koperasi, Badan Komunikasi Pemuda Koperasi, Lembaga Pendidikan Perkoperasian, Jaringan Usaha Koperasi itu juga terhimpun
" Rata-rata kalangan generasi milenial berkecimpung disitu orang-orang yang memang memiliki keahlian IT dibawah Dekopin,"ungkapnya
Sebagai gerakan ekonomi rakyat, secara tegas dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian satu lembaga ekonomi yang sangat Pancasila ini sangat demokratif.
Dalam praktek pengelolaan koperasinya memang punya kelemahan-kelemahan dihadapi terutama keterbatasan SDM- manajemennya.
Tetapi hadirnya Dekopinda harus dapat menjawab itu. Harus bagaimana supaya bisa mendiagnosa permasalahan dihadapi Koperasi menjadi jawaban, apa diinginkan oleh Bupati menjadikan daerah seperti visi-misinya yakni Halmahera Barat sejahtera
Sementara Bupati Halbar James Uang kepada wartawan mengatakan, Keinginan Dekopinda tersebut Pemda Halbar sangat merespon positif. Karena program tersebut tentunya sejalan dengan salah satu dari 7 program prioritas tentang Halbar Sejahtera.
"Kehadiran Dekopinwil Maluku Utara juga saat audiens dengan saya dalam menyampaikan keinginan pengembangan koperasi yang ada di Halbar. Jumlah Koperasi di Halbar dalam data Disperindagkop ada kurang lebih 184 Koperasi tapi yang masih aktif kurang lebih 20 kelompok,"ucap Bupati James
Orang nomor satu di Kabupaten Halbar ini mengatakan hasil dari Audiens tadi Kepala Disperindagkop Halbar di perintahkan untuk mendata ulang kelompok Koperasi yang masi aktif
"Setelah pendataan baru langkah selanjutnya dicarikan solusi tentang pengembangannya kedepan dan Pemda harus mengintervensi memikirkan modal usaha kedepan,"pungkasanya terpisah.
(deko)
