HALBAR, OT - Untuk mamastikan rekomendasi BBM Bersubsidi ditindak lanjuti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi II mendatangi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Halmahera Barat, pada Senin (15/9/2025).

Para anggota DPRD yang ikut menyembangi kantor Disperindagkop dan UKM diantaranya, Kristovel Sakalaty, Joko Ahadi serta Mujain Besi.

Kedatangan anggota DPRD dari Komisi II itu, disambut Plt di Diperidagkop dan UKM, Zefanya Murary.

Kristovel Sakalaty mengatakan, kedatangan mereka, untuk memastikan tahapan konsolidasi atas hasil rekomendasi tim Pansus BBM Bersubsidi.

Dia berharap semua pihak, termasuk masyarakat, dapat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada dinas teknis untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

"Kami pastikan paling lambat bulan November, apa yang menjadi rekomendasi Pansus akan berjalan. Diharapkan semua pihak bisa mengawal ini," ucapnya

Kristovel menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) pengawasan penyaluran BBM akan melibatkan Disperindagkop, Komisi II DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI.

"Instansi-instansi ini akan mengawasi langsung penyaluran minyak tanah ke depan. Pembentukan Satgas BBM ini merupakan wewenang dari Dinas Perindagkop Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat," katanya.

Sementara Plt. Kadisperindagkop dan UKM Halbar Zefanya Murary, menyatakan,  komitmennya menindaklanjuti rekomendasi Pansus

"Saya tegaskan, saya tetap konsisten dan akan mendukung apa yang direkomendasikan oleh Pansus dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)," katanya.

Zefanya menambahkan, salah satu rekomendasi akan segera dibenahi adalah evaluasi sub-pangkalan untuk ditingkatkan menjadi pangkalan.

"Desa yang belum memiliki pangkalan akan ditingkatkan dari sub-pangkalan menjadi pangkalan. Sebaliknya, desa yang sudah ada pangkalan, izin sub-pangkalan akan dicabut. Dengan demikian, penyaluran minyak tanah akan tersalurkan melalui satu pintu,"ungkap Zefanya menggapi pernyataan DPRD terkat rekomendasi BBM Bersubsidi.

 (deko)