SOFIFI, OT– Urusan mengelola duit negara kerap kali menjadi titik paling rawan bagi institusi publik. Namun, di penghujung 2025, Kepolisian Daerah Maluku Utara mencoba membuktikan bahwa mereka mampu bergerak ke arah yang lebih transparan dan akuntabel. Di Aula Gamalama, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, rapor pengelolaan anggaran korps berbaju cokelat ini mendapat apresiasi.
Dalam acara bertajuk "Refleksi Pelaksanaan APBN 2025" yang digelar Selasa, (30/12/2025), sejumlah satuan kerja di jajaran Polda Malut naik panggung untuk menerima penghargaan. Forum ini sebenarnya merupakan ajang evaluasi tahunan bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengukur sejauh mana uang rakyat digunakan secara efektif dan profesional.
"Ini adalah bentuk komitmen kami mendukung tata kelola anggaran yang bertanggung jawab," ujar Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah Polres Halmahera Utara. Mereka menyabet penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik untuk kategori pagu sedang. Di dunia birokrasi, IKPA adalah alat ukur yang kejam, ia memotret kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, hingga kepatuhan terhadap regulasi anggaran. Keberhasilan ini mengisyaratkan bahwa manajemen di tingkat Polres kian rapi.
Tak hanya di tingkat wilayah, lini internal Polda Malut juga menunjukkan taringnya. Bidang Keuangan Polda Malut didapuk sebagai satuan kerja terbaik dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W. Urusan administratif yang biasanya dianggap membosankan dan penuh kerumitan ini nyatanya bisa diselesaikan dengan standar akuntansi yang mumpuni.
Digitalisasi juga menjadi poin yang tak luput dari radar penghargaan. Direktorat Intelkam Polda Malut meraih predikat Pengelola Belanja Digital terbaik. Di tengah dorongan pemerintah pusat untuk beralih ke transaksi non-tunai dan marketplace pemerintah, prestasi ini menunjukkan Intelkam mampu beradaptasi dengan teknologi meski bergerak di bidang intelijen yang cenderung tertutup.
Bagi Polda Malut, deretan penghargaan ini bukan sekadar pajangan di lemari kantor. Ia adalah pesan bagi publik bahwa di tengah sorotan terhadap kinerja kepolisian, ada upaya serius untuk memperbaiki cara mereka menghabiskan anggaran.
Namun, tantangan sesungguhnya menanti di 2026. Sebagaimana misi refleksi yang digelar DJPb, kualitas anggaran harus meningkat dari sekadar "terserap" menjadi "bermanfaat". Bagi masyarakat Maluku Utara, akuntabilitas di atas kertas tentu harus berbanding lurus dengan hadirnya rasa aman yang nyata di lapangan.
(ier)
