TERNATE, OT - Belum lama ini, Komisi IV DPR RI menemukan sekitar 1.200 ton beras cadangan pemerintah (CBP) yang kondisinya nyaris tidak layak konsumsi akibat terlalu lama disimpan di gudang Bulog Ternate.
Padahal, beras tersebut seharusnya sudah disalurkan kepada masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap tata kelola stok beras Bulog.
Menyikapi perihal ini, Kapolda Malut Irjen Pol Waris Agono saat dikonfirmasi mengatakan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan Dirut Bulog ke Ternate. Kemudian, beras itu ditarik dan dibawa ke Sulawesi Selatan.
Menurut Kapolda, setelahnya dari Sulsel didatangkan kembali beras sebanyak kurang lebih sekitar 120.000 ton yang baru untuk pengantinnya.
"Olehnya itu kami himbau kepada masyarakat Maluku Utara tidak perlu khawatir," imbau Irjenpol Waris.
Dia mengaku, jika ditemukan beras dari produknya Bulog (SPHP-red) ataupun yang lain dikembalikan saja akan diganti. "Jadi gak usah dijadikan polemik ya, bawa saja nanti kita ganti," tuturnya.
Kemudian Bulog, kata Waris akan membangun gudang mereka di enam Kabupaten diantaranya Morotai, Halteng, Haltim, Sula dan Taliabu termasuk salah satunya di Halmahera Selatan.
"Jadi masing-masing akan di bangun satu gudang Bulog dimana anggarannya bersumber dari Bulog itu sendiri sementara pemerintah daerah setempat diminta menyampaikan lahan yang dekat dengan pertanian atau sawah. Gudang tersebut pula akan dilengkapi dengan res meling unit (RMU) itu untuk ketahanan pangan," ungkap Kapolda.
Dikatakan, terkait dukungan Polri sampai hari ini kita hampir 1000 ton kita salurkan. Karena targetnya Maluku Utara. Untuk Polda Malut mendapatkan target 2000 ton.
Kata Waris, sampai saat ini sudah hampir 1000 ton telah disalurkan. Harapannya di bulan Oktober itu bisa selesai supaya nanti bulan November maupun Desember ketika musim hujan targetnya sudah selesai sejak awal.
"Kalaupun kita ada tambahan di bulan November maupun Desember mudah-mudahan itu bisa melalui target," tandasnya.
(ier)
