SOFIFI, OT – Tahun 2025 menjadi masa yang kontradiktif bagi Kepolisian Daerah Maluku Utara. Di satu sisi, korps Bhayangkara di bawah komando Irjen Pol. Waris Agono ini memanen belasan penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Namun di sisi lain, catatan mengenai integritas personel dan tingginya angka kekerasan di masyarakat masih menjadi kerikil dalam sepatu yang sulit diabaikan.
Dalam konferensi pers akhir tahun di Sofifi, Selasa, (30/12/2025), Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono memamerkan "etalase" prestasi jajarannya. Tak tanggung-tanggung, 13 penghargaan nasional berhasil disabet. Mulai dari lima penghargaan pelayanan prima dan zona integritas (WBK) dari Kapolri, hingga "borongan" juara dari Divisi Humas Polri di bidang keaktifan media sosial.
Tak hanya di meja administrasi, performa lapangan pun mendapat apresiasi. Menteri ATR/BPN mengganjar penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi tindak pidana pertanahan, sementara Bareskrim memuji peran aktif Polda dalam pembinaan PPNS. Bahkan di arena olahraga, personel Polda Malut menembus kancah internasional.
Namun, di balik kilau trofi tersebut, urusan internal institusi masih menyisakan noktah. Bidang pengawasan personel mencatat ada 109 kasus pelanggaran disiplin dan 129 kasus pelanggaran kode etik profesi sepanjang 2025.
Meski pelanggaran disiplin turun tipis dari tahun sebelumnya, penyelesaian perkara kode etik baru menyentuh angka 60 persen sebuah sinyal bahwa reformasi birokrasi di tubuh internal masih harus berkejaran dengan waktu.
"Upaya penertiban terus kami lakukan demi menjaga situasi kamtibmas yang kondusif," ujar Irjen Pol Waris di hadapan awak media.
Di sektor penegakan hukum, dinamika yang terjadi pun tak kalah pelik. Direktorat Reserse Kriminal Umum mencatat penurunan total kasus sebesar 2,6 persen menjadi 1.638 perkara. Meski menurun, pola kejahatannya tetap sama: kekerasan fisik. Kasus penganiayaan (344 perkara) dan pengeroyokan (131 perkara) tetap mendominasi jalanan Maluku Utara, yang sebagian besar dipicu oleh pengaruh minuman keras.
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus justru mencatat tren sebaliknya. Kasus tindak pidana khusus naik 3 persen menjadi 122 perkara. Di balik angka ini, terselip capaian penyelamatan kerugian negara yang signifikan dari sektor korupsi pembangunan infrastruktur dan dana desa.
Tahun 2025 memang menjadi panggung pembuktian bagi Polda Maluku Utara bahwa mereka mampu bersaing di level nasional. Namun, jumlah pelanggaran etik personel dan masih tingginya angka penganiayaan menjadi pengingat bahwa prestasi sejati kepolisian bukan sekadar deretan piagam di dinding kantor, melainkan rasa aman dan keadilan yang benar-benar dirasakan warga di setiap sudut Halmahera.
(ier)
