HALBAR, OT - Dana hibah untuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Halmahera Barat, disepakati sebesar Rp.13,3 miliar

Angka itu dituangkan dan disetujui oleh Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Halmahera Barat yang ditandai dengan penndatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 
ruang rapat Bupati.

Penandatanganan dana hibah Pemilu antara Pemkab Halbar dengan pihak Bawaslu Halbar di ruang rapat Bupati turut disaksikan anggota Bawaslu Malut, Kejari dan sejumlah pimpinan OPD, pada Senin (20/11/2023).

Bupati Halbar, James Uang menyatakan, Penandatangan NPHD untuk anggaran Pilkada 2024 mendatang, merupakan, amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

"Saya berharap kepada Bawaslu Halmahera Barat harus transparan dalam pengelolaan anggaran pilkada, karena saya tidak mau ada masalah hukum," ucapnya.

Bupati juga meminta Bawaslu setemlat untuk bekerja secara profesional dan indenpenden saat melakukan pengawasan baik itu di Pemilihan Legislif maupun dalam momentum Pilkada 2024 mendatang.

"Jadi mari kita sama-sama melakukan pengawasan ini dengan baik, biar pesta demokrasi di Halmahera Barat ini berjalan aman, lancar dan jurdil," harapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Halmahera Barat Nimbrot Lasa menjelaskan, penandatanganan NPHD anggaran pilkada 2024 mendatang itu untuk Bawaslu Halmahera Barat sebesar Rp.13 miliar lebih.

"Secara total anggaran Pilkada 2024 untuk Bawaslu Halbar itu sekitar Rp.13 miliar lebih. Anggaran 13 miliar lebih tersebut 15 persesn dari dana sharing provinsi dan 85 persen dari Kabupaten Halmahera Barat," jelasnya.

Nimbrot menambahkan, anggaran pilkada di tahun ini akan disalurkan 40 persen yang bersumber dari APBD Perubahan. Sementara sisa 60 persen akan disalurkan pada tahun depan.

"Dua kali proses penyaluran anggaran Pilkada. Dan 40 persen anggaran di cairkan setelah 14 hari kerja setelah pendatanganan NPHD," tandasnya mengakhiri.

(deko)