TERNATE, OT - Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Maluku Utara diberikan kepercayaan untuk memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Sekretaris Asprov Maluku Utara, H Bahrun Abubakar dalam keterangan resminya menyampaikan Asprov Malut adalah perpanjangan tangan dari PSSI pusat yang ada di daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk APSSI di daerah.
Kata dia, pembentukan APSSI di Malut, berdasarkan arahan Presiden APSSI Pusat Yeyen Tumena. “JadI Asprov Malut diberikan kepercayaan untuk memfasilitasi pembentukan kepengurusan APSSI di Malut,” ungkap Sekum Asprov Bahrun Abubakar, Minggu (9/5/2021).
Atas petunjuk Yeyen Tumena sebagai Presiden APSSI Pusat, pembentukan APSSI tidak terlepas dari amanat Statuta PSSI pasal 7, Netralitas Non Diskriminasi sehingga APSSI dibentuk harus dibawah pengawasan PSSI sesuai tingkatannya agar tidak ada kubu-kubu di dalam kepengurusan.
“Pembentukan APSSI berdasarkan statuta PSSI pasal 7, selain itu harus ada pengawasan langsung dari PSSI sesuai tingkatan. Dengan demikian pembentukan APSSI Malut harus diawasi langsung oleh Asprov PSSI Malut,” sebutnya.
Sebagai langkah awal pembentukan APSSI Malut, lanjut Bahrun, Asprov akan membentuk panitia persiapan.
"Nantinya, Asprov melalui panitia akan mengundang semua pelatih di masing-masing Askot dan Askab sebagai peserta dalam pemilihan nanti," tambah Bahrun.
“Nantinya rapat tersebut akan dihadiri oleh pelatih-pelatih perwakilan dari Kabupaten dan Kota se-Malut. Pada rapat nanti agenda utamanya akan memilih ketua APSSI Malut periode 2021-2025,” tambahnya.
Dia berharap, dengan adanya APSSI di Malut selain untuk menjalankan visi misi kepalatihan sepak bola Indonesia melalui program Filosofi Sepak Bola Indonesia atau disebut Filanesia yang ditetapkan PSSI Pusat, organisasi juga dapat mempersatukan pelatih-pelatih serta meningkatkan harkat dan martabat pelatih di Malut.
Dalam musyawarah tersebut juga akan disetujui komposisi badan pengurus terdiri dari penasehat, ketua, wakil ketua, exco, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara serta bidang atau komite sesuai kebutuhan daerah.
“Komposisi pengurus disesuaikan dengan kebutuhan di daerah,” tutupnya.
(fight)
