KALBAR, OT – Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengapresiasi pelaksanaan seminar mendukung implementasi bio energi guna memaksimalkan energi baru terbarukan untuk kelistrikan Kalbar di Hotel Murcure, Pontianak, Selasa (26/2). Wabup hadir didampingi Asisten II Setda Kabupaten Sekadau, Kepala DLH Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau dan Kabag Perencanaan Keuangan Setda Kabupaten Sekadau. 

“Kami menyambut baik pelaksanaan seminar mendukung implementasi bio energi guna memaksimalkan energi baru terbarukan untuk kelistrikan Kalbar,” ujarnya singkat. 

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, Adi Yani mengatakan, pertumbuhan ekonomi tumbuh seiring bertumbjhnya investasi di Kalbar dan seiring dengan jumlah penyerapan tenaga kerja. Namun, kata dia, industri sangat tergantung pada ketersediaan energi listrik. 

“Tantangan ketersediaan energi listrik dimasa depan untuk Kalbar berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bagaimana energi listrik itu tersedia atau cukup suplai, harga listrik yang ekonomis dan terjangkau dan keandalan dalam arti kata kontinue tidak mudah padam,” ucap Adi, dalam sambutannya. 

Ia mengatakan, Pemprov melalui visi misi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui visi percepatan penyediaan infrastruktur dan industrialisasi dan percepatan penyediaan industrialisasi dalam pengelolaan untuk peningkatan nilai tambah komoditi senantiasa berupaya mendukung pemenuhan sumber energi listrik disektor industri terutama dikawasan industri yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategi nasional yaitu kawasan industri Ketapang dan kawasan industri Landak serta smelter Ketapang melalui kemudahan perizinan dan non perizinan yang diberikan. 

“Bahwa proyek, proyeksi kebutuhan energi listrik di Kalbar 7 persen dari 2018-2037 dan penyedia energi listrik saat ini masih tergantung dari PT PLN Persero dengan daya tampung sekitar 611 MW dan masih melakukan pembelian listrik dari Malaysia sebesar 230 MW. Dalam rangka kemandirian energi dan mendukung program industrialisasi ini pemrpov berupaya melakukan kebijakan dalam pembangunan pembangkit listrik yang berbasis energi baru dan terbarukan,” ungkapnya.  

Adi mengatakan, pengembangan pembangkit listrik terbarukan, selain penyedia listrik untuk sektor industri, pemerintah masih harus bekerja keras untuk memberikan penerangan listrik kepada semua golongan masyarakat di Kalbar. Hal itu tercantum dari data rasio elektrifikasi pada 2018 untuk wilayah Kalbar sebesar 87,22 persen masih dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 98 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 79 persen.

“Artinya, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Bahkan, hingga saat ini masih ada 454 desa yang belum berlistrik dari sejumlah total desa se-Kalbar 2.130 desa/kelurahan dengan jumlah 332 desa sudah diakomodir dalam perencanaanroadmaap PLN Wilayah Kalbar tahun 2019-2023,” jelasnya. 

“Tantangan disektor tenaga kelistrikan khususnya di Kalbar antara lain adalah bagaimana penyediaan infrastruktur tenaga listrikan khususnya yang aman, handal dan ramah lingkungan untuk pemenuhan sektor industri serta masih banyaknya desa atau dusun yang belum terjangkau jaringan listrik baik itu melalui PT PLN Persero dan non PLN,” sambungnya. 

Ia mengatakan, hal itu disebabkan kondisi geografis dan pola sebaran penduduk yang tidak merata dan berada pada wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga, memerlukan pembiayaan yang cukup besar dalam hal pembangunan infrastruktur dasar. 

Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik baru melalui dana APBD maupun pengusulan kepada pemerintah pusat melalui dana APBN dengan memprioritaskan potensi energi terbaru dan terbarukan seperti PLTA, PLTS atau lampu tenaga sirya hemat energi (LTSHE), PLTM dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), utamanya daerah-daerah yang belum terawih jaringan pembangkit listrik yang berasal dari PLN. 

Disamping itu, kata Adi, Pemprov mendorong sektor swasta seperti sektor perkebunan dan pertambangan yang mempunyai pembangkit listrik sendiri. Untuk berkontribusi menaikan rasio elektrifitas melalui program CSR bagi masyarakat disekitarnya yang belum teraliri listrik PLN. Adapun potensi pemanfaatan biomassa dari perusahaan sawit untuk pembangkit listrik kepentingan sendiri atau exsis power atau lebihan energi listrik sebanyak 40 pabrik kelapa sawit berkapasitas besar yang kedepannya diharapkan dapat bekerjasama dengan PT PLN Persero Wilayah Kalbar dalam meningkatkan ketersediaan energi listrik dan kebaruan energi. 

“Pemrpov mengucapkan terimakasih atas semua pihak yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang besar untuk masyarakat,” tukasnya. (humas pemkab sekadau)(red)