TERNATE, OT- Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Maluku Utara (Malut), Anton Ilyas mengatakan, Bupati Morotai Benny Laos harus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN).
Kata Anton, kegiatan yang diselenggarakan YBSN dalam bentuk festival Merah Putih yang dikemasan dalam acara sosial kemanusian dan seakan mendorong promosi kebinekaan Indonesia dengan sosialisasi narkoba dan pergaulan bebas untuk siswa-siswi sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat di kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan laporan dan bukti-bukti, lanjut dia, ternyata kegiatan ini atas dukungan serta peran Istri Bupati Morotai, Dinas Penidikan Morotai dan UPTD Cabang Diknas Pulau Morotai.
“Kegiatan ini sangat disesalkan karena diduga melakukan kegiatan terselubung dengan menggunakan simbol-simbol misionaris agama lain. Misalnya, penggunaan Terompet Syofar,” uarnya.
Alat musik tiup ini, kata dia, terbuat dari tanduk yang digunakan sebagai alat musik bertujuan ritual keagamaan, tentu semua tahu shofar ini ditiup pada waktu bulan baru dan jamuan formal.
Selain itu, roti hidup dan ini adalah konsep keyakinan agama lain bahwa roti adalah kehidupan. “Membagikan roti hidup yang diproduksi langsung dengan tulisan dan logo tuhan memberkati terdapat di atas roti tersebut. Bahkan ada proses penyiraman minyak urapan ke peserta yang ada, setelah itu dilanjutkan pembacaan doa yang dilihat seperti pembacaan ikrar bersama yang coba didesain, namun yang sebenarnya itu pembacaan doa,” katanya.
Menurutnya, hal ini menjadi heboh dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan memecah belah kerukunan antar umat beragama, karena bukan saja agama islam akan tetapi saudara kami di agama sebelahpun merasa resah,” ujarnya.
Lanjut Anton, berdasarkan laporan dan fakta-fakta ini, PGK Malut mengutuk dan mengecam keras semua kegiatan atas nama apapun, karena jelas mencederai konsensus nasional yang melarang pemaksaan keyakinan pada orang yang sudah memeluk agama tertentu.
Selain itu, mengutuk semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh YBSN di Morotai karena itu bentuk provokasi iman yang bisa menghadirkan ketegangan dan perpecahan antar umat beragama di Morotai dan Maluku Utara umumnya.
Anton mendesak, DPRD Pulau Morotai segera memanggil Bupati Beni Laos untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang didalamnya didukung oleh istrinya Dinas Pendidikan dan instansi lainya yang ada di Pemda Pulau Morotai.
“Kami juga mendesak Kepada Gubernur Maluku Utara untuk mengevaluasi Kadikjar Provinsi Maluku Utara atas melibatkan sekolah dan siswa SMA dan SMK di Morotai pada kegiatan tersebut,” katanya.(red)
