TERNATE,OT-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), Rabu (26/7/2017) tadi melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi di Maluku Utara, di Grand Dafam Bella Hotel Ternate. Kegiatan ini melibatkan Pemprov dan seluruh Pemda kabupaten/kota di Malut, yang dihadiri langsung bupati/ wali kota. Tujuannya pencegahan korupsi dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. "Semoga kehadiran kami ini akan menjadi awal penguatan pencegahan korupsi di segala bidang dan lapisan, meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penguatan inspektorat daerah, dan pengawalan dana desa," ujar wakil ketua KPK Laode M. Syarief. Ia mengatakan, dari hasil pemetaan tim Korsupgah KPK di Malut, sebagian besar Pemda sudah memiliki aplikasi penganggaran elektronik, namun proses perencanaannya masih dilakukan manual sehingga memungkinkan intervensi dari luar dan kurang mengakomodir kepentingan publik. Sementara di bidang pelayanan perizinan, lanjut dia, belum semua SKPD melimpahkan kewenangan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). "Sebagian besar layanan perizinan pun belum berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan masyarkat, khususnya dalam mengetahui status proses permohonannya," jelasnya. Selain itu, masalah lain adalah belum sepenuhnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan lelang yang independen dan mandiri, salah satunya sebagian pegawai ULP statusnya masih adhoc. "KPK akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala, agar kedepan rencana aksi yang terprogram dan terukur dilaksanakan pemerintah daerah secara baik," kata La Ode. Ia menambahkan, hadirnya Tim Korsupgah KPK, diharapkan akan meningkatkan komitmen anti korupsi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya di masing-masing daerah. (red)