TERNATE,OT- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), provinsi Maluku Utara berbasis elektronik dengan menggunakan e-Planning dan d-budgeting.

Hal ini disampaikan Ketua Satgas KPK Wilayah Timur, Misbah Taufiqrrohman kepada sejumlah wartawan, Selasa (6/2/2017) pagi tadi di Kota Ternate, Maluku Utara.

Kata dia, mulai dari pusat hingga daerah, KPK mendorong agar menyusun APBD berbasis elektronik, sehingga bisa terpantau langsung dari KPK, agar juga publik yang akan menilai.

"KPK akan dorong bagaimana APBD itu berbasis  e-Plainning dan e-budgeting, agar maka nantinya publik bisa melihat bagaimana proses penyusunan APBD," terang Misbah.

Lanjut dia, jika APBD Pemprov dan Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi elektronik, tentunya semua bisa terkontrol. "Kalaupun ada pihak lain, baik eksekutif dan legislatif  yang merubah akan terdeteksi siapa yang merubah apakah di eksekutif atau legislatif," ujarnya.

 (al)