TIDORE, OT- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep)  melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Selasa (1/8/17) menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Kediklatan di lingkup Pemerintah Kota Tikep. Berpusat di Aulau SMA Negeri 1 Tidore tersebut dibuka dengan resmi oleh Wali Kota Tikep, Ali Ibrahim.  Dihadiri unsur Forkompinda, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado English Nainggolan, Staf Ahli Wali Kota, para Pimpinan SKPD dan para peserta. Pada kesempatan itu,  Wali Kota Tikep menyampaikan,  Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), menguraikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang berdasarkan sistem merit, maka diperlukan pengaturan manajemen PNS. Pengaturan manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme. "Dalam rangka menjamin efisiensi, efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS diperlukan sistem informasi pengembangan kompetensi, sistem informasi pelatihan, sistem informasi manajemen karier, sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun, yang merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem Informasi ASN," terang dia. Ali ibrahim berharap Kepada Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi, untuk dapat mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan serius, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan manajamen kepegawaian dan kediklatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan ke depan yang lebih baik lagi. Sementara, Kepala Badan BKPSDM Kota Tikep, Sura Husain mengatakan, peserta yang mengikuti rapat koordinasi sebanyak 100 orang dari pejabat yang mengenai urusan kepegawaian dan kediklatan pada SKPD lingkup Pemda Kota Tikep, dengan pemateri dari BKN Regional XI Manado yakni Kepala BKN Regional XI Manado English Nainggolan, Staf BKN Regional XI Manado dan BKPSDM Kota Tikep. Tema yang diangkat "Transformasi Digital Dalam Managemen Aparatur Sipil Negara di Daerah serta bertujuan terbangunnya koordinasi antara BKPSDM dengan SKPD tentang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. ((red)