HALSEL, OT - Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan Negeri Labuha dan Polres Halsel, agar menelusuri dana partisipasi 249 Kades untuk Asosiasi Kepala Desa Indonesia (APDESI) Halsel.

Permintaan ini disampaikan oleh salah satu Kades di Kecamatan Gane, yang meminta namanya tidak disebutkan.

Dia mengaku, APDESI mendapat sokongan dana dari 249 desa per bulannya Rp.250 ribu, dengan total anggaran Rp. 3 juta per desa dalam setahun, sehingga dikalikan dengan jumlah desa 249 Desa maka total anggaran dalam setahun mencapai lebih dari Rp.700 juta.

"Nah program penyetoran ini berjalan sudah 3 tahun lebih, maka Rp.747.000.000,- dikalikan 3 tahun menjadi Rp. 2.241.000.000,-, ini angka yang fantastik," ujarnya.

Dia mengaku, hingga saat ini. para Kades tidak mengetahui pasti penggunaan anggaran tersebut. "Terus anggaran ini dikemanakan, ini mencuat karena hasil penulusuran kami di beberapa Kades yang juga mempertanyakan anggaran tersebut," katanya.

Sementara itu, Ketua APDESI Halsel, Iswadi Ishak saat dikonfirmasi, membantah pernyataan salah satu Kades di Kecamatan Gane tersebut.

Meski demikian, dia membenarkan adanya iuran untuk APDESI hanya saja iuran tersebut baru berjalan setahun, bukan tiga tahun sebagaimana pernyataan salah satu Kades di Gane.

"Tidak seperti itu, karena baru satu tahun jalan, namun dari 249 Kepala Desa, sebagian kecil saja yang memberikan, sisanya tidak," aku Iswadi.

Olehnya itu, lanjut dia, APDESI hanya bisa memaksimalkannya dan mengontrak rumah untuk dijadikan sekretariat, sedangkan sisanya digunakan untuk pembayaran rekening lampu dan air serta kebutuhan lainnya.

 (iel)