HALSEL, OT - Gerakan Pemuda Marhains (GPM) Halmahera Selatan (Halsel) membangun konsolidasi untuk memboikot aktifitas pemerintahan di ibukota Kabupaten Halmahera Selatan.

Saat berorasi di depan kantor Bupati Halsel baru-baru ini, Ketua GPM Halsel Harmain Rusli, menyatakan, secara kelembagaan GPM akan terus berjuang bersama rakyat Halsel yang menuntut keadilan dan penegakan demoksasi di jazirah bumi Saruma.

"Kami akan datang dengan masa yang jauh lebih besar dengan melibatkan seluruh desa yang menuntut keadilan dan akan memboikot aktifitas kota," ancam Harmain.

Dia, menilai DPRD sebagai lembaga yang memiliki tugas fungsi kontrol justru menjadi bencana bagi warga di sejumlah desa yang merasa dirugikan dalam sengketa pilkades beberapa waktu lalu.

"Dari 75 Desa yang bersengketa, akan kami llibatkan dalam aksi yang lebih besar, ini juga bagian dari sikap kami sebagai bentuk mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah dan DPRD," koar Harmain.

Dia juga menyebut, konsolidasi ini dilakukan untuk membuktikan jika kekuatan rakyat jauh lebih kuat dari elit politik manapun.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendatangkan mereka ke ibukota untuk ikut serta dalam aksi mosi tidak percaya kami terhadap pemerintah," ujarnya.

Harmain juga mendesak DPRD agar sesegera mungkin membantu masyarakat untuk menggunakan hak istimewa dalam menyikapi persoalan ini.

"Ini permintaan jika tidak diindahkan maka kami akan terus memboikot aktivitas kota dengan masa yang lebih besar lagi," ancamnya.

 (iel)