HALSEL, OT - From Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Halsel, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan agar melakukan evaluasi sejumlah bantuan yang disalurkan beberapa bulan lalu.

Evaluasi ini perlu dilakukan karena FNPBI menilai penyaluran bantuan tetsebut tidak tepat sasaran dan terkesan mengulang-ulang bantuan yang gagal dalam pengelolaan.

"Sejak pemerintah berdiri 17 tahun silam hingga sekarang, bantuan perikanan tidak mampu dihitung, namun hasilnya sama tidak ada penunjang PAD," kesalnya.

Olehnya itu, Hatim meminta agar DKP Halsel, mengawal dan mengevaluasi hasil tangkap kelompok nelayan yang sudah mendapat bantuan.

"Jadi dinas mau bagimana, apa perbulan atau persemester, agar diketahui berapa persen hasil tangkapnya," sebut Hatim.

Hatim menyebut, DKP Halsel bisa mengetahui sejauh mana distribusi bantaun yang diberikan, apakah sudah efektif atau tidak.

"Jangan sampai kita pengadaan bodi berulang-ulang tapi hasilnya tidak maksimal dan tidak menjadi penyumbang PAD, karena yang menjadi masalah para nelayan yang menerima bantuan juga bertani.

Sementara Kata Hatim, hampir semua bantuan adalah milik DPRD melalui pokok pikiran dan selalu gagal. sementara anggaranya melalui DAK, "ini yang harus dievaluasi," terangnya.

 (iel)