HALSEL, OT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengaku heran, lantaran ada proyek bernilai Rp20 miliar milik BPBD di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan.

Proyek yang dikerjekan, PT. Herto Persada Sakti, rupanya tidak melakukan koordinasi dengan DPRD Halsel terkait penetapan anggaran bencana darurat yang dinilai fantastis. Hal ini mendapat reaksi keras dari Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib.

Menurut Safri, penetapan anggaran penanganan bencana darurat memang menjadi kewenangan Bupati, namun DPRD harus mengetahui sehingga fungsi kontrol DPRD atas kebijakan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan.

”Anggaran penetapan bencana darurat cukup besar, tapi DPRD tidak pernah diberitahu,” kesal Safri.

Politisi PKB Halsel ini menyatakan, ada beberapa proyek tahun 2023 yang dianggarkan melalui anggaran tanggap darurat, seprti talud di Desa Nang Kecamatan Bacan Barat, talud penahan tebing di Desa Panamboang, dengan anggaran menyentuh angka Rp10 miliar.

"Namun di LHP BPK tahun anggaran 2023, terdapat temuan Rp1,5 miliar di BPBD terkat anggaran darurat,” katanya.

Anehnya, lanjut Safri, ada juga anggaran bencana darurat untuk pembangunan gorong-gorong di Desa Kubung, dengan platfom anggaranya kurang lebih Rp20 miliar yang dianggarkan tahun 2023.

Sayangnya proyek tersebut tidak diketahui DPRD setempat. ”Harusnya kita diberitahu, sehingga ketika pembahasan anggaran, DPRD bisa melihat dari sisi progres penggunaan anggaran. Banyak, anggaran darurat tahun 2023 tidak diketahui peruntukannya seperti apa,”kesal Safri yang akrab disapa Amaka.

Dia berharap, di tahun ini penetapan anggaran darurat tidak lagi seperti di tahun 2023, sehingga proses penganggaran bisa terukur dengan baik dan terarah.

”Kalau tahun ini belum ada anggaran darurat yang dicairkan, makanya kita ingatkan pak Bupati untuk lebih berhati hati,” kata Amaka mengingatkan Pemkab Halsel.

 (iel)