TERNATE, OT - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly didampingi Plt Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Taufik Jauhar memimpin langsung rapat konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 pada Selasa 19/3/2024) di ruang rapat kantor Bappelitbangda Kota Ternate.
Rapat yang dihadiri Kepala BP2RD Jufri Ali bersama perwakilan BPKAD dan jajaran Bappelitbangda itu membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pra rekonsiliasi terhadap program kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan untuk disampaikan pagu indikatif ke seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, tahapan siklus perencanaan Bappelitbangda baru menyelesaikan Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan.
“Proses konsultasi ranwal RKPD yang akan digelar sehari dua nanti, maka paling tidak Bappelitbangda telah memberikan gambaran ke setiap OPD atas beberapa kebijakan yang harus masuk dalam Renja OPD tahun 2025,” kata Sekda usai memimpin rapat.
Kata dia, ajang kompilasi ini, akan bertemu pada Musrenbang Kota dan Forum RKPD sehingga, pada saat konsultasi publik Bappelitbangda dapat mengambil langkah untuk dimajukan lebih awal.
“Sehingga tahapan perencanaan kita memaksimalkan lebih awal. Kebetulan hari ini saya juga kebetulan sebagai ketua TAPD, maka saya berkeinginan ada satu siklus tahapan perencanaan yang kita percepat,” ujarnya.
Mantan Kepala Bappelitbangda itu menambahkan, ketika proses finalisasi RKPD 2025, apa yang telah dihasilkan Musrembang di tingkat Kelurahan dan Kecamatan bisa tersosialisasi pada saat forum RKPD digelar.
“Artinya, bidang-bidang teknis yang ada di Bappelitbangda ini sudah mampu merumuskan berapa persentase usulan musrenbang yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2025 dan di dalam itu juga berapa persentase program kegiatan dari teman-teman DPRD untuk Pokir, dan hasil reses untuk tahun 2025 mendatang,” ungkapnya.
Sekda berharap agar tahun ini, TAPD Kota Ternate bekerja lebih optimal sehingga sebelum finalisasi APBD dengan Banggar DPRD, TAPD sudah dapat menghitung proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dialokasikan untuk mendorong Belanja.
“Saya berharap estimasi-estimasi dan proyeksi yang selama ini mungkin belum capai target, maka saya berharap postur PAD yang disusun oleh BP2RD itu harus dibuat lebih rasional baik itu komponen pajak maupun retribusi daerah," tukas Rizal sembari meminta BP2RD agar lebih cermat menghitung potensi-potensi ini.
"Kalau ada objek yang selama ini jalan lalu tidak capai target, maka targetnya jangan dipaksakan untuk naik ketika tidak ada sumber atau potensi,” tambah Rizal mengakhiri.
(fight)
