Home / Opini

Tafsir Politik Penundaan Musda Golkar Malut

Oleh : Hasan Bahta (Pegiat Komunikasi Politik)
10 Maret 2020
Hasan Bahta (Pegiat Komunikasi Politik)

Tafsir Politik Penundaan Musda Golkar Malut

Oleh : Hasan Bahta
Pegiat Komunikasi Politik

Musyawarah Daerah (Musda) ke VI DPD I Partai Golkar Maluku Utara kembali ditunda oleh DPP Partai Golkar hingga 16-17 Maret 2020. Ini kali ke tiga ditunda, sesuai rencana  Musda akan digelar pada 4 Maret, kemudian ditunda ke 9 Maret, lalu ditunda lagi. 

Penundaan Musda yang disertai surat resmi dari DPP Partai Golkar Itu memunculkan beragam spekulasi publik Maluku Utara terhadap dinamika politik ditubuh partai Golkar.

Bukan Golkar namanya, kalau tidak berkonflik. Adagium itu terkesan sudah mengakar di relung hati publik Maluku Utara. Ini karenakan setiap menghadapi momentum pemilihan Golkar selalu berulah, bikin ledakan-ledakan yang menghiasi ruang publik.

Musda kali ini hanya ada dua calon yang resmi mendaftarkan diri yakni Alien Mus (Petahana) dan Edi Langkara. Alien adalah Ketua DPD I Golkar Malut sedangkan Edi adalah Wasekjen DPP Partai Golkar. Dilihat dari jabatan kedua calon ini, publik boleh berspekulasi tentang siapa yang paling dekat dengan DPP Partai Golkar. Jika sudah menemukan jawabannya, kita bisa menakar siapa yang akan berpeluang memimpin partai Golkar Malut 5 tahun ke depan.

Menurut tokoh Golkar Malut, Badaruddin Gailea, penundaan Musda ke VI DPD I Partai Golkar ini sebagai bentuk "tamparan kecil" terhadap Ketua DPD I Golkar Malut Alien Mus yang juga bertarung. Ini bisa menandakan Alien kurang adaptif selama memimpin partai, dan gagal membangun komunikasi politik yang efektif dengan seluruh jajaran partai di DPP dan DPD II se-Maluku Utara.

Jika saja DPP Partai Golkar masih menghendaki Alien Mus menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar maka Musda ke VI sudah dilaksanakan sejak 4 Maret lalu. Namun kenyataannya DPP Partai Golkar menunda agenda pergantian kepemimpinan di partai itu.

Dari proses penundaan Musda ke VI DPD I Golkar Malut dari DPP Partai Golkar ini penulis dapat menafsirkan sejumlah alasan politik DPP Golkar. 

DPP Golkar menyadari bahwa kepemimpinan DPD I Golkar se Indonesia ke depan harus lebih baik, termasuk di Maluku Utara. Sebagai energi politik baru untuk menghadapi kontestasi pada 2020 ini dan tahun-tahun yang akan datang.

Ada sejumlah langkah strategis yang sebaiknya menjadi prioritas partai Golkar, untuk menyiapkan kekuatan politiknya.

Pertama, strategi perubahan adaptif terkait dengan konsolidasi internal. DPD I Golkar Malut ke depan harus terbuka dengan perubahan serta punya kesadaran hal ini tak bisa dihindari. DPP Golkar menghendaki struktur partai harus diisi oleh orang-orang yang selain kompoten juga tidak bermasalah. Pergantian kepemimpinan DPD I Golkar Malut sangat dibutuhkan dalam konteks manajemen reputasi organisasi. Hanya saja, butuh team work yang solid, dan tidak ego sentris. Golkar Malut butuh dikelola dalam kebersamaan, bukan dijalankan seperti perusahaan, terlebih jika bergantung pada elite yang tidak mengerti organisasi.

Kedua, manajemen reputasi politik Golkar Malut yang kain menurun, jika sebelumnya Golkar Malut memimpin parlemen di daerah,  namun hasil Pileg 2019 tidak cukup mampu mempertahan posisi Golkar di DPRD Malut. Ini bisa jadi menjadi salah satu alasan mendasar DPP Golkar inginkan adanya pergantian nahkoda Golkar Malut. Pada posisi ini Golkar Malut tidak bisa bermain-main dengan kepercayaan publik jika tak ingin terus terpuruk.

Ketiga, fokus pada pengelolaan kontestasi elektoral di Pilkada 2020. Di Maluku Utara ada 8 kabupaten/kota yang berpilkada. DPP Golkar tentu inginkan Golkar Malut tampil sebagai pemenang pada Pilkada mendatang, untuk itu harus ada pergantian kepemimpinan di Golkar Malut yang kepercayaannya mulai menurun di mata publik Maluku Utara.

 

Keempat, DPP Golkar inginkan Golkar Malut bekerja di publik. Golkar sebagai partai kekaryaan sudah cukup lama berkurang jauh kiprahnya dalam hal-hal yang dirasakan kehadirannya di publik. Banyak isu-isu dan tuntutan masyarakat kepentingan publik yang perlu diagregasi dan diperjuangkan Golkar Malut. Misalnya, di Kota Ternate kasus galian C yang tidak pernah disoroti kader Golkar Malut, masalah - masalah lainnya yang harus diperhatikan Golkar.

Saatnya Golkar Malut berbenah dan bangkit dari tidur panjangnya selama ini.(penulis)


Reporter: Penulis

BERITA TERKAIT