Home / Opini

Narasi Pemerintah Dapat Menyebabkan Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Oleh : Noviyanti  Sekretaris HMPS Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin
26 Juni 2020
Noviyanti

Narasi Pemerintah Dapat Menyebabkan Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Oleh : Noviyanti 
Sekretaris HMPS Ilmu Administrasi Negara  Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Di tengah pandemi corona terdapat kecenderungan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Terlihat masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas tanpa menggunakan masker maupun menjaga jarak.

Jika melihat karakter masyarakat saat ini maka ada dua kelompok yang bisa diklasifikasikan untuk menjelaskan fenomena pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi. Pertama, kelompok masyarakat yang tidak memiliki pilihan, yang memilih keluar rumah untuk bekerja, dan tidak mengindahkan risiko terinfeksi virus corona. Mereka harus tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kalau tidak dilakukan, anak dan istri tidak makan.

Kedua, ada juga kelompok masyarakat yang memang kerap melanggar aturan apapun yang dibuat pemerintah dalam mencegah penyebaran corona. Alasannya, apa yang mereka lakukan hanyalah rekayasa. Alhasil, mereka tidak peduli dengan adanya protokol kesehatan dalam mencegah corona.

Orang-orang yang meremehkan ini yang kerap membuat jengkel. Nanti akan ada fenomena di mana seseorang akan marah ketika melihat beberapa anak muda jalan-jalan di pasar atau di tempat kerumunan tanpa menggunakan masker.

Atas dasar itu, pemerintah di minta bisa memperbaiki narasi kebijakan penanganan corona. Munculnya kelompok masyarakat yang abai, salah satunya karena narasi pemerintah berubah-ubah. Hal ini membuat masyarakat kurang mempercayai apa yang disampaikan pemerintah.

Kerap berubah narasi dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebingungan masyarakat, padahal beberapa daerah kebijakannya sudah mau menerapkan tatanan NewNormal di masyarakat.

istilah NewNormal yang sempat disampaikan pemerintah. Istilah tersebut tak tepat karena masyarakat menganggap bahwa pandemi corona telah selesai dengan demikian, masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

Padahal, jika berbicara secara semantik, istilah tersebut merupakan pelembagaan dari perubahan yang terjadi karena wabah. Artinya, segala upaya yang selama ini dilakukan, seperti pembatasan sosial, dan pola hidup sehat, dilembagakan.

Atas dasar itu, Pemerintah harus mengevaluasi kembali dalam memperbaiki narasi kebijakan penanganan corona. Di samping itu, perlu adanya pengaktifan kembali posko-posko serta penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mencegah penularan corona. Dan pemerintah harus melakukan penguatan kekuasaan peraturan dan kebijakan untuk mendorong perubahan sosial dengan alasan jika memang sebagian masyarakat kurang mempercayai akan penularan CoronaVirus ini setidaknya kita belajar hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga munculah paradigma di masyarakat mencegah lebih baik dari pada mengobati. 

Dan trakhir kalau bisa pemataan anggaran dan kinerja yang transparan didorong juga dengan pemberian bantuan secara merata dan tepat sasaran. (***)(penulis)


Reporter: Penulis

BERITA TERKAIT