KUNJUNGAN tim KPK dalam bidang pencegahan korupsi ke Maluku Utara (Malut) untuk tujuan pembinaan dan sosialisasi pencegahan korupsi secara terintegrasi, sedikit banyak telah berhasil membuat kita bisa mengevaluasi kembali kualitas dan kredebilitas dari para kepala daerah dan jajarannya di Malut dengan lebih kritis.
Sebab, kedatangan tim KPK telah membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa pemerintahan di daerah kita masih ada yang belum sepenuhnya mampu mengelola pemerintahannya dengan cara profesional seperti yang diharapkan oleh KPK dengan standarnya yang modern, sehingga mendapat poin rendah.
Bukan cuma itu, KPK sendiri dibuat tercengang dengan temuan aset daerah yang tidak jelas dalam pengelolaannya, bahkan DPRD sendiri tidak tahu tentang status aset dari tempat wisata tersebut. Dan di tempat lain, ada Sekda yang mengaku kalau para kadis dan kades di daerahnya sempat ketakutan mendengar niat KPK mengunjungi daerahnya karena mengira akan menindak mereka, sampai-sampai sang Sekda harus menjelaskan kepada bawahannya terkait tujuan kedatangan tim KPK ke daerahnya.
Sementara di tempat lain, KPK mengisyaratkan akan terus memantau suatu kasus yang tengah ditangani oleh Kejati yang selama ini dikaitkan dengan pucuk pimpinan di kota itu. Belum lagi pengelolaan aset-aset daerah dibeberapa kabupaten yang tidak jelas. Dengan begitu, sedikit banyak kita dapat gambaran tentang kualitas dan mental dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang menjadi target kunjungan tim KPK di Malut.
Sebab, bagaimanapun kedatangan tim KPK di daerah dengan komentarnya tentang apa yang menjadi perhatiannya dan bagaimana reaksi dari orang-orang yang diawasinya telah berdampak langsung pada citra kepala daerah dan pemerintahan setempat.
Untuk itu, sebaiknya kita jadikan evaluasi dari KPK ini sebagai tolak ukur bagaimana kita memilih kepala daerah kita ke depan melalui Pilkada serentak di beberapa daerah di Malut dengan lebih kritis terhadap tokoh yang akan kita usung dan pilih.(red)
