Home / Opini

Kabinet Jokowi Dan Kesolidan Koalisi

Oleh: Helmi Alhadar (Calon Doktor Unpad Bandung)
15 Agustus 2019
Helmi Alhadar

RENCANA Presiden Jokowi yang ingin mengumumkan susunan kabinetnya dalam waktu dekat kemungkinan bisa menimbulkan potensi kekecewaan dari parpol koalisi pendukungnya.

Hal itu terlihat dari pernyataan-pernyataan presiden terpilih tersbut, seprti porsi 55% untuk profesional dan 45% untuk parpol. Bahkan presiden berniat mengangkat menteri dari kalangan muda. 

Hal itu ditegaskan oleh Jokowi, dimana urusan kabinet merupkan hak prerogatif presiden. Parpol boleh mengusulkan sebanyak-banyaknya, namun keputusan tetap berada di tangan Presiden.

Parpol-parpol koalisi pun terkesan dingin bahkan terkesan kecewa menanggapi statemen presiden tersebt. Padhal sebelumnya PDI-P yang merupakan parpol suara terbanyak dari koalisi pendukung Jokowi sudah secara blak-blakan meminta jatah menteri yang terbanyak. Begitupun dengan NasDem yang terkesan "keberatan" kehilangan kursi Kejaksaan Agung yang pada periode pertma diduduki oleh kader NasDem. 

Sementara PKB pun sudah lebih dulu menyodorkan 10 nama kader untuk dijadikan menteri. PPP juga berharap jatah kursinya tidak dikurangi karena porsi yang dikatakan oleh presiden.

Sebelumnya isu tentang masuknya Gerindra di koalisi parpol pengusung Jokowi membuat posisi presiden terpilih tersebut menjdi lebih kuat, namun dipihak lain ancman kehadiran Gerindra di kubu pendukung Jokowi berpotensi menimbulkan ketidaksolidan dikubu koalisi tersebut, mengingt sikap dari parpol-parpol pengusung Jokowi yang cenderung menolak bergabungnya Gerindra di kubu koalisi, selain Megawati yang mengundang Prabowo secara khusus dan menyambutnya dengan hangat di acara kongres V PDI-P di Bali. 

Sebenarnya tanda-tanda keinginan Jokowi untuk ingin "melepaskan" diri dari ketergantungan terhadap parpol-parpol pengusungnya sudah terlihat sejak dirinya ditetapkan sebgai pemenang Pilpres lalu. Dimana mantan Gubernur Jakarta itu sempat mengatakan akan ada kejutan di periode keduanya dan dirinya sudah tidak lagi memiliki beban dalam menjalankan kekuasaannya.

Dengan begitu, kemungkinan Jokowi akan "nekat" mengambil langkah-langkah yang barangkali tidak terlalu memuaskan oleh parpol-parpol pengusungnya. 

Untuk itu, presiden harus memilih para menteri yang menadapat dukungan rakyat dengan track record yang baik, terutama dibidang ekonomi dan hukum yang selama ini dianggap kinerja menterinya kurang memuaskan. Jika tidak, maka pemerintahan Jokowi diduga tidak akan efektif. Jadi sangat mungkin Jokowi akan mnenempatkan Mahfud MD atau tokoh berintegritas lainnya sebgai Jaksa Agung dan Faisal Basri kemungkinan di Menteri ESDM untuk menarik dukungan rakyat. 

Besar kemungkinan itu terjadi, mengingat presiden memastikan kabinetnya yahud di hadapan pemimpin redaksi media massa saat makan siang bersama, kemarin.

Presiden juga terkesan berharap mendapat dukungan dari pers dalam gebrakannya. Melihat realitas politik yang sudah sangat cair dan dinamis, maka segala hal bisa menjdi mungkin. Kita tunggu gebrakan jokowi!.(red)


Reporter: Fauzan Azzam

BERITA TERKAIT