TERNATE, OT- Symposium Ekonomi Nasional dan Rapat Kerja Wilayah XI Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang dilaksankan di Kota Ternate pada 4 November lalu, menghasilkan sebua rekomendasi dan langsung diserahkan ke DPRD Provinsi Malut.

Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di aula Maitara Bank Indonesia (BI) Perwakilan Malut, dilanjutkan dengan Symposium Ekonomi Nasional yang menghadirkan Bappeda Malut Syamsuddin Abdul Kadir, Akademisi Unkhair/Demisioner Presidium ISMEI Muktar A. Adam, Kepala BPK RI perwakilan Mallut M.Ali Asyhar dan Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto.

Sementara peserta dari 9 Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di wilayah Maluku sampai Papua, diantaranya Universitas Khairun, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Papua, Universitas Nuku, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Universitas Iqra Buru, STIE UMEL Tual, STAI Babusssalam Sanana dan IAIN Ternate.

Korwil XI ISMEI XI, Dzulkifli Kalla Halang dalam rilisnya yang diterima indotimur.com menyampaikan, dari hasil Symposium dan Rapat Kerja yang dilakukan selama tiga hari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, telah memutuskan dan memandatkan 6 Kampus sebagai tuan rumah Program Kerja Wilayah periode 2019-2021.

Selain itu, menghasilkan sebuah rekomendasi dan diberikaan ke Legislatif dan Eksekutif untuk menjadi bahan kajian yang perlu didorong, terkhususnya DPRD Provinsi Malut.

Rekomendasi itu terdapat 11 point penting, antara lain:

1)   Mendorong Pemerintah untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir upaya kehidupan ekonomi masyarakat secara massif.

2)   Mendorong adanya investor rumput laut sebagai langkah mempermudah produksi rumput laut.

3)   Mendesak pemerintah melakukan pegembangan ekonomi kreatif disetiap daerah dengan peningkatan produk local.

4)   Mendorong Investasi Industri pengolahan Kopra sebagai upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5)   Mendesak transparansi IUP dan AMDAL serta mempertegas CSR perusahan terhadao masyarakat lingkar tambang.

6)   Mendorong upah minimum buruh dan pekerja upaya kesejahteraan buruh.

7)   mengevaluasi lembaga perdagangan yang tidak memberikan nilai positif bagi produsen.

8)   Peningkatan pasar rakyat sebagai basis ekonomi kerakyatan.

9)   mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari kabupaten-kota-provinsi sehingga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

10) Mendorong DOB Kota Sofifi upaya pembangunan berkelanjutan daratan Halmahera dan menjadi daerah administratif sebagai wujud pertumbuhan ekonomi baru.

11) Mendorong pengembangan industri berbasis hasil SDA (Pertanian,Perkebunan,dan lain-lain). (red)