TERNATE, OT- Direktur Eksekutif Pandecta Provinsi Maluku Utara (Malut) Hendra Kasim, menilai pemberlakuan new normal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate belum memenuhi syarat.
Menurut Hendra, secara hukum pemberlakuan new normal ini bentuk pemerintah menghindari atau lepas tangan atas tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Padahal, kata Hendra, Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 tegas memilih konsep welfare state, itu berarti pemerintah harus hadir di tengah publik memastikan kebutuhan warga, termasuk pula pemkot Kota Ternate.
Selain itu, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui dan dihormati konstitusi, maka sudah seharusnya hak asasi ini diutamakan.
Lanjut Hendra, new normal jika boleh dibilang cara menghindar pemerintah. Ibarat Bayi, masih prematur, dipaksa lahir sungsang.
“Saya tidak terlalu paham mengenai unsur kesehatannya, tapi penjelasan dari berbagai ahli di media serta standar WHO, dapat kita simpulkan pemberlakuan New Normal itu apabila dua hal telah terpenuhi, pertama, penyebaran covid melalui transmisi lokal dapat diidentifikasi dan dikontrol, kedua grafik positif covid mulai menurun,” jelasnya Hendra.
Faktanya, di Kota Ternate transmisi lokal hingga hari ini belum bisa diindentifikasi secara menyeluruh dan dikontrol. Sementara kasus positif Covid justru meningkat pasca idulfitri.
“Kami pikir pemberlakuan new normal terlalu dipaksakan. Keuangan Daerah memang akan terganggu dan itu konsekuensi logis. Silogismenya, premis minor: ekonomi terganggu karena covid; premis mayor: grafik Covid masih terus meningkat; conclusinya: selesaikan covid agar ekonomi membaik,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
Menurutnya, ini antara pilihan PAD atau keselamatan publik. “Saya berharap Pemkot memilih kemaslahatan publik, meskipun pilihan ini tidak populis. New Normal belum saatnya untuk Kota Ternate,” pungkasnya.
(red)
