TERNATE, OT - Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen (Pol) Suroto menyampaikan, masalah anggota Polres Halmahera Selatan (Halsel) yang melakukan aksi terhadap Kapolres dan Kabag Ops karena adanya miskomunikasi.

"Saya juga sempat kaget pagi tadi ada demo anggota di kantor Polres Halsel terkait uang pengamanan Pemilu. Mulai dari pemungutan suara dan penghitungan suara sampai pleno PPK. Itu semua hanya miskomunikasi antara pimpinan dan anggota," ujar Kapolda kepada wartawan, Senin (29/4/3019).

Kapolda menjelaskan, anggaran PAM Pemilu 2019 utntuk Polda Malut langsung didistribusi kesetiap Polres. "Anggaran PAM yang diterima per orang sebesar Rp 171.000. Jumlah itu terdiri dari uang saku Rp 53.000, uang makan Rp 97.000 jasa angkut Rp 12.000 dan bekal kesehatan Rp 9.000 total Rp 171.000 per hari," jelas Kapolda.

Estimasi anggaran tersebut, lanjut Kapolda, sesuai dengan waktu operasi mantap Brata 2019 yang sudah ditentukan. Misalnya waktu penghitungan suara 3 hari dan pleno PPK 5 hari jumalah 7 hari, tapi dalam pelaksanaan Pemilu di Halsel waktunya molor, maka masalahnya berada di situ," ujar kapolda.

Selain itu, kata Kapolda, ada juga anggota dari Polda yang BKO ke Polres Halsel diberikan akomodasi satu orang Rp 100.000 dikali berapa hari di lapangan. "Mungkin ini yang belum dijelaskan oleh Kapolres soal anggaran padahal masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," kata orang nomor satu di Mapolda Malut ini.

Kata Kapolda, hak anggota tidak akan dipotong karena satu persen pun mereka harus terima sesuai kerja anggota di lapangan. Tapi disaat apel pihak Polres tidak jelaskan secara detail hingga timbullah masalah ini.

"Wakapolda, Dirkrumsu,  Kabid OPS dan Kabid Propam Polda Malut sudah dilerintahkan ke lokasi untuk meredam permaslahan internal ini, dan dilakukan investigasi lebih detail apa penyebab masalahnya sehingga bisa mencari solusi lebih baik," kata Kapolda.(ian)