TERNATE, OT – Ikatan Mahasiswa Muhammaiyah (IMM) Kota Ternnate, Provinsi Maluku Utara (Malut), memberi sinyal mendukung aksi people power yang rencananya akan dilaksanakan pada saat pleno penetapan hasil pemilu.
Ketua Cabang IMM Kota Ternate, Zulkarnain Pina kepada inotimur.com mengatakan, aktivis IMM di Kota Ternate tidak mati, dan tetap konsisten dalam memperjuangankan kebenaran. Soal people power, IMM secara institusi melakukan koordinasi dan konsolidasi.
Kata dia, Negara nampaknya dalam keadaan ketakutan menghadapi wacana ini. Padahal people power mungkin hanya mewarnai wacana publik Indonesia, tidak terkecuali Maluku Utara. “People Power ini hanya sebagai wacana yang mau ditakutkan saja, tapi anehnya sebagian kelompok ikut-ikutan rasa takut pada narasi people power tersebut,” katanya.
Menurutnya, seakan-akan ada sesuatu yang sangat dahsyat terjadi. Misalnya, kudeta kekuasaan yang sah dan membuat perpecahan dalam tubuh masyarakat. Padalah People Power tidak inkonstitusional.
Dikatakannya, dalam undang undang nomor 9 tahun 1998 telah jelas, bahwa penyampaian aspirasi di depan umum itu dijamin oleh konstitusi negara. "Dalam pasal 1 kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Sementara dalam pasal 2, setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara.
Untuk itu, People Power tidak lebih dari hanya sekedar ekspresi kekecewaan terhadap proses pelaksanaan Pemilu. Baik terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara negara, dan pemerintah. "Kita memaklumi bahwa ada perbedaan rasa, yang lain menyatakan puas dengan hasil pemilu dan yang lain menyatakan tidak puas. Ini tentu hal yang biasa kita alami dalam setiap kontestasi apa pun baik Pilpres, Pilgub, Pemilihan Bupati dan bahkan Pemilihan Kepala Desa sekalipun. Jadi anggap biasa saja pada narasi People Power,” ujarnya.
“Kita tidak mau membangun negara yang penuh ketakutan. Yang kita ingin bangun adalah negara harapan, yakni berharap agar demokrasi kita tumbuh subur dengan pemilu yang bermartabat," tegasnya.
Zulkarnain menambahkan, semestinya negara harus takut gerakan dengan menggunakan narasi SARA, dan ini yang harus dijaga bersama. Sebab Indonesia adalah milik semua golongan. Bukan negara takut pada akse people poower," tutup Zulkarnain. (ian)
