TERNATE, OT - Meski secara keseluruhan, anggaran Dana Kelurahan (DK) yang bersumber dari APBN isudah turun, namun hingga saat ini, baru dua dari tujuh Kecamatan di Kota Ternate yang telah mencairkan anggaran DK tahap II tahun 2019.

Keterlambatan pencairan DK tahap II untuk Kecamatan lain di Kota Ternate, terkendala penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DK tahap I.

Kepala BPKAD Kota Ternate, M. Taufik Jauhar saat ditemui indotimur.com di ruang kerjanya Senin (14/10/2019) mengatakan, pencairan DK tahap II, dibutuhkan LPJ tahap I, sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui DK tahap I.

Taufik menyebut, sebenarnya LPJ DK, disampaikan melalui Kecamatan, namun karena program baru, maka langsung ke kelurahan, dan ini pertama kali dilakukan sehingga bukan lagi melalui Kecamatan.

Dia menyatakan, jika berharap melalui Kecamatan maka pencairan tahap II  dipastikan terlambat, oleh karena itu, Wali Kota langsung perintahkan untuk membantu Kecamatan dan LPJ yang masuk langsung diverifikasi jika sudah lengkap baru dicairkan.

"Tapi untuk pengajuan masih tetap melalui Kecamatan, nanti untuk proses pencairan tidak lagi melalui Kecamatan tapi langsung pada rekening bendahara Pembantu Kelurahan (BPK) setempat," tukas Taufik.

Dia menyebut, dari tujuh Kecamatan di kota Ternate, baru dua Kecamatan yang sudah menerima DK tahap II, karena berkas-berkas sudah lengkap maka langsung dicairkan. Kedua Kecamatan yang sudah tuntas diantaranya, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Moti.

Sementara untuk kecamatan lainya, kata Taufik, LPJ tahap I belum dikumpulkan sehingga DK tahap II belum bisa dicairkan karena ini masing-masing Kelurahan berbeda sesuai dengan program yang mereka adakan.

Pelaksanaan program yang bersumber dari DK hanya sampai bulan Desember, sehingga dikhawatirkan, jika hingga Desember baru pencairan tahap II, maka dipastikan akan menemui kendala di lapangan.

"Jadi kami terus  mendorong lebih awal agar lebih bagus, apalagi itu yang menyangkut dengan kegiatan fisik," terangnya.

Terkait besaran anggaran DK disetiap Kecamatan, Taufik menyebut, tergantung usulan tiap-tiap Kelurahan. "Misalnya di tahap I dananya dibuatkan untuk apa-apa saja, seperti pemberdayaan masyarakat, dan itu tidak terlalu membutuhkan anggaran yang besar karena non-fisik, " jelas Taufik.

"Pada pencairan tahap II baru anggarannya besar, karena difokuskan pada kegiatan fisik. Kita tahu bersama bahwa menggalang partisipasi masyarakat di wilayah Kota ini sangat sulit, dibanding dengan tiga kecamatan yang ada di luar kota Ternate," katanya.

Oleh karena itu harus dipercepat, agar semua kegiatan fisiknya diakhir tahun semuanya selesai, agar tidak memberi dampak kepada penyusunan laporan keuangan, termasuk dana kelurahan itu.

Dia meminta agar pihak Kelurahan segera memanfaatkan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan Kelurahan yang sudah direncanakan.

"Kalau bisa  dipercepat pengumpulan LPJ tahap I, agar supaya pada akhir tahun seluruh program yang bersumber dari DK bisa selesai," harapnya.(awie)