Home / Indomalut / Halbar

Terkait Anggaran Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi, Komisi I DPRD Halbar Berencana Panggil Sekda

Ketua Komisi I : Kami Juga Akan Panggil SKPD Terkait Termasuk Assiaten I Setda Halbar
13 Mei 2020
Ketua Komisi I Jufri Muhamad

HALBAR, OT - Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) berencana memanggil sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar, terkait anggaran pembebasan atau pengadaan lahan dan ganti rugi bangunan yang diamggarkan pada tahun 2018 senilai Rp, 10 milyar.

Anggaran sebesar Rp 10 milyar itu, termasuk pembebasan lahan di lokasi Taman Kota Jailolo (Ruang Terbuka Hijau) depan toko Megaria, Desa Gufasa, pusat kota Jailolo.

Ketua Komisi I DPRD Halbar, yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Judri Muhammad kepada indotimur.com mengatakan, Komisi I akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah SKPD dan pihak terkait, guna mendengar penjelasan soal pembebasan lahan.

Dia menyebut, SKPD dan pihak terkait  yang akan dipamggil, merupakan pihak-pihak yang tergabung dalam tim pembebasan lahan Pemkab Halbar, diantaranya, Sekda, asisten I, Kaban Bepedda, Kadis Keuangan, Kabag Pemerintahan serta Kabag Hukum.

Dikatakan Judri, mereka akan dipamggil untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebab ada beberapa poin penting untuk dipertanyakan satu diantaranya pembebasan atau pengadaan lahan dan ganti rugi bangunan di lokasi taman kota Jailolo (Program Ruang Terbuka Hijau).

"Guna mempertanyakan sejauh mana proses pembebasan lahan di area yang akan dibangun Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana diketahui bahwa program penataan kota Jailolo, salah satu kegiatannya pembangunan Taman Ruang Terbuka Hjau masuk perencanaan tata ruang serta pembebasan lahannya dianggarkan tahun 2018 lalu, kenapa sampai saat ini belum tuntas, ini yang akan ditanyakan Komisi I nanti," kata Jufri Muhammad, Rabu (13/5/2020)

Ketua Komisi I ini, mengaku, seingatnya, pada ABPD 2018 lalu, telah disepakati DPRD dan Pemkab, untuk  anggaran pengadaan lahan dan ganti rugi bangunan, dengan anggaran sebesar Rp, 10 milyar yang melekat di pagu Sekretariat Daerah, khususnya di Bagian Pemerintahan.

"Saat ini sasarannya untuk pengadaan lahan depan Megaria, lahan untuk pembangunan GOR, lahan depan kantor Bupati dan lahan untuk pembangunan Gudang Dolog Halbar," pungkas politisi Nasdem itu. (deko)


Reporter: Hasarudin Harun

BERITA TERKAIT