JAILOLO , OT – Rencana pemekaran dua kecamatan yakni Kecamatan Jailolo dan Jailolo Tegah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Halmahera Barat (Halbar),  akhirnya ditndak lanjut oleh Relawan Pemekaran Kecamatan Jailolo Pesisir (RPKJP).

Tindak lanjut itu, berupa aksi yang dilakukan RPKJP untuk mendesak Pemkab Halbar agar segera menindak lanjuti rencana DPRD, Senin (15/7/2019) siang tadi di depan kantor Bupati.

Masa yang tergabung dari empat desa yakni, Desa Tauro, Bukubuwalawa,Ulo dan Bukumaadu itu menggunakan 4 unit Pick Up di lengkapi dengan sound sistem, mereka mendatangi kantor bupati Halbar guna menuntut pemerintah daerah agar segera merealisasikan Pemekaran Kecamatan Jailolo menjadi dua kecamatan.

”Kami mendesak Pemkab Halbar jangan biarkan rencana pemekaran kecamatan terkatung-katung di atas meja legislatif maupun eksekutif, segera realisasikan untuk kepentingan masyarakat,"ungkap Sultan salah satu orator aksi.

Menurut Sultan, warga yang berada di empat desa itu sangat menyetujui ketika DPRD punya niat baik untuk mekarkan kecamatan Jailolo, hal ini tentunya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat empat desa itu.

“Warga mengeluh persoalan tingginya ongkos transportasi dan sulit untuk mendapatkan pelayanan ketika diperhadapkan dengan urusan di kecamatan, sehingga saat munculnya berita terkait rencana pemekaran kecamatan jailolo, kami dengan suka cita memberikan respon positif, sebab Menurut hemat kami kecamatan Jailolo sangat layak untuk dimekarkan menjadi dua,” kata Sultan.

Lanjut Sultan, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan RPKJP, yakni segera mekarkan kecamatan Jailolo, Jangan lagi mempolitisir isu pemekaran kecamatan, Stop baku balas pantun dan segera realisasi pemekaran kecamatan Jailolo dan segera berikan kepastian secara tertulis persoalan Pemekaran Kecamatan Jailolo.

Sementara itu, di sela- sela aksi, Masa kemudian digiring ke ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat M. Syahril Abd Radjak untuk melakukan hearing bersama. Dihadapan perwakilan massa aksi, Sekda Halbar M. Syahril Abd Radjak memberikan apresiasi penuh atas dukungan masyarakat terkait isu pemekaran yang dihembuskan oleh DPRD.

Menurut Sekda, pemerintah sangat merespon dengan tuntutan warga. "Prinsipnya tuntutan yang positif, saya ingin sampaikan bahwa persoalan pemekaran ini tetap akan ditindak lanjuti oleh pemerintah. Namun yang perlu diselesaikan adalah di tingkat desa.  Kadang kita mengalami masalah karena sebagian sepakat ada juga tidak sepakat sehingga saya menyarankan agar sudah harus diskusi terkait penyambutan pemekaran,” ujarnya sekda.

Kata Syahril, sering terjadi protes terkait ibukota kecamatan sehingga Pemerintah ingin agar hal ini berjalan mulus masyarakat harus membuat forum untuk bicarakan dan saling mengikhlaskan.

”Selalu terjadi masalah persoalan ini, kadang tiap desa punya ego untuk menentukan desanya menjadi pusat kecamatan, sehingga harus dibicarakan dari awal baru rekomendasinya masuk di DPRD dan Pemerintah daerah. Intinya saya akan bentuk tim yang kemudian menyusun dan mengawal agenda pemekaran ini sampai tuntas," tutur, Syahril.(red)