TIDORE, OT - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menerima kunjungan dari Independent Evaluation Group (IEG) World Bank Consultant yang diwakili oleh Anwar Shah bersama Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Riatu M. Qibthiyyah.
Kunjungan tersebut diterima secara langsung Sekretaris Daerah Kota Tidore Asrul Sani Soleman, di ruang kerjanya, Rabu (13/2/2019).
Kedatangan kedua lembaga tersebut merupakan bagian tugas dari Independent Evaluation Group (IEG) World Bank Consultant dan LPEM FEB UI yang melihat Provinsi Maluku Utara secara umum dan Kota Tidore secara khusus sebagai daerah yang mendapat perhatian khusus dari Bank Dunia.
Kunjungan ini juga diharapkan menjadi referensi bagi Bank Dunia mengenai kondisi perekonomian yang ada di Tidore saat ini.
Sekretaris Daerah Asrul Sani Soleiman menerima kunjungan tersebut dengan senang hati dan mendukung program yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut serta berharap agar kedatangan keduanya menjadi angin segar bagi kemajuan infrastruktur di Kota Tidore.
Kata dia, permasalahan yang dihadapi oleh Kota Tidore Kepulauan saat ini adalah sektor transportasi yang mencakup tentang infrastuktur jalan darat dan transportasi laut.
Menurutnya masalah transportasi tersebut sangat mempengaruhi semua sektor termasuk sektor pendidikan dan kesehatan serta mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.
“Transportasi menjadi momok utama dalam masalah yang dihadapi daerah kepulauan seperti Kota Tidore, dimana laut menjadi alat penghubung utama antar pulau yang saat ini menjadi penyebab “high cost” bagi masyarakat dan membawa dampak bagi perekonomian juga pada sektor pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan,” tutur Asrul.
Dalam pertemuan singkat tersebut Sekretaris Daerah juga berharap bahwa kunjungan keduanya bisa membawa “feed back” dari Bank Dunia untuk melihat Indonesia bukan hanya dari barat namun dari timur juga.
Asrul menyatakan, sebelum menutup pertemuan tersebut, disebut setiap bantuan yang diterima harus melalui tahap atau proses regulasi yang tepat dan benar agar tidak terjadi ketimpangan adminsitrasi di lain waktu. (Ryn)
