TERNATE, OT - Meski sampai saat ini, masih banyak aset milik pemerintah daerah Kota Ternate yang digunakan oleh mantan pejabat, namun pihak Satpol PP tidak bisa melakukan apa-apa, karena belum ada pelimpahan wewenang dari instansi bersangkutan untuk menarik aset pemerintah yang masih digunakan oleh mantan pejabat Pemkot.

Kepala Satpol PP dan Linmas Kota Ternate, Fhandy Mahmud menyatakan, sejauh ini, pihaknya belum bisa melakukan penarikan aset baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat dan barang-barang milik daerah lainnya, karena masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot tidak memberikan rekomendasi ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penarikan aset yang masih digunakan mantan pejabat.

Dia mengaku, masih ada banyak mantan pejabat yang dulunya menduduki jabatan di berbagai instansi yang hingga saat ini, masih memegang atau menggunakan kendaraan maupun aset lainnya milik daerah, padahal yang bersangkutan sudah pensiun bahkan ada yang sudah pindah tugas ke daerah lain.

Menurutnya, Satpol hanya berwenang melakukan penarikan jika ada pelimpahan kewenangan dari instasi masing-masing, hingga Satpol PP secara institusi akan melaksanakan kewajiban yang diberikan.

"Belum ada rekomendasi dari masing-masing SKPD sehingga hal ini belum bisa dilakukan penarikan, jika sudah diberikan kewenangan berarti kami akan siap melaksanakan tugas itu," tandasnya.

Fhandy menambahkan, dari seluruh SKPD yang ada, baru Dinas Pariwisata yang merekomendasikan untuk menarik aset pemerintah yang masih digunakan mantan pejabat, "dan itu sudah diamankan. Sebab, itu adalah aset daerah yang harus dijaga. Saya berharap, dari masing-masing SKPD yang ada, jika mobil kantor masih di pegang oleh mantan pejabat maka secepatnya berikan rekomendasi kepada Satpol PP supaya aset tersebut bisa diambil untuk dikembalikan ke SKPD tersebut," tutupnya.(thy)