TERNATE, OT - Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku Utara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas kota Ternate, akan menggelar operasi tertib di wilayah kota Ternate.

Operasi tertib yang dilaksanakan Satpol PP dan Linmas kota Ternate itu, rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan sasaran tempat hiburan malam, penginapan-penginapan melati serta hotel yang ada di Ternate.

Kepala Satpol PP dan Linmas kota Ternate, Fhandy Mahmud kepada indotimur.com, Kamis (22/2/2018) sore, mengatakan, untuk menciptakan situasi dan kondisi Ternate yang aman dan nyaman saat tahapan Pilkada, pihaknya telah menjadwalkan untuk melakukan operasi tertib pada sejumlah lokasi di kota Ternate.

Operasi ini, kata dia, juga akan melibatkan instansi vertikal semisal, TNI/Polri serta instansi tekhnis lainnya. "Ada beberapa operasi yang akan kita lakukan, maka kita akan berkoordinasi dengan TNI/Polri serta instansi tekhnis lainnya sesuai kebutuhan," ujar Fhandi.

Untuk operasi yustisi, lanjut Fhandi, pihaknya akan melibatkan aparatur kecamatan, kelurahan dan Dukcapil, sebab berkaitan dengan kependudukan, sehingga perangkat kecamatan dan lurah juga mengetahui secara pasti warga yang berdomisili di wilayahnya.

Fhandi berharap, seluruh pengusaha dan stakeholder untuk segera melengkapi administrasi kependudukan bagi yang telah mempekerjakan karyawan, agar memudahkan pengusaha dan karyawannya dalam melakukan aktivitas.

"Kita juga akan operasi yustisi, yang berkaitan dengan kependudukan, untuk itu diharapkan kepada pengusaha yang mempekerjakan karyawan agar menjadi perhatian. Harus memiliki identitas jelas, e-KTP, atau minimal memiliki ijin domisili. Itu paling penting jika yang bersangkutan tinggal lebih dari 3 bulan," ujarnya.

Fhandi menambahkan, selain operasi yustisi, Satpol PP dan Linmas, bersama instansi tekhnis lainnya, juga akan melakukan kegiatan monitoring di lapangan. "Bersama instansi terkait misalnya dinas Pariwisata, dinas Pendapatan, dinas Perizinan, dinas Perdagangan serta instansi terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan monitoring ini, akan dilakukan secara berkelanjutan dan kita hanya bersifat back-up," ujar Fhandi.(thy)