TERNATE, OT - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) Kamis (1/11/2018) mengelar aksi unjuk ras di depan Kantor Walikota Ternate.
Massa aksi menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) segera merevisi regulasi yang berkaitan dengan ketertiban umum.
Kordinator Lapangan (Korlap) Amrul Amal, kepada indotimur.com Kamis (1/11/2018) mengatakan, Kota Ternate ssjak.dulu kala memiliki nilai-nilai agama sejak imperium Kesultanan Moloku Kie Raha, sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga nilai-nilai Islam dalam mewujudkan Kota Ternate yang Syariah.
"Hal ini tentunya menjadi tangungjawab utama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk membuat suatu regulasi sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat Kota Ternate, dalam.merawat nilai-nilai agama," ujar Amrul.
Namun, kata dia, perkembangan zaman mulai menggerus nilai-nilai sosial kemasyarakatan sehingga terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran sosial, sehingga konsep ini tidak terselenggara dengan baik.
Secara kelembagaan, IMM meminta perhatian Pemkot dalam menyikapi berbagai problem perkotaan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama yang selama ini menjadi peninggalan para leluhur.
"Salah satunya adalah keberadaan diskotik di Kota Ternate, kemudian pemutaran musik yang keras saat waktu sholat, bagi kami ini sangat mengangu kenyamanan orang orang lagi beribadah," tukasnya.
Persoalan seperti ini, kata Amrul, harusnya menjadi perhatian serius dari Pemkot Ternate, sehingga tidak ada lagi sopir angkot yang semena-mena memutar music dengan volume keras apalagi jelang waktu-waktu sholat.
Hal lain yang menjadi sorotan IMM, adalah penertiban kos-kosan di Kota Ternate, 'kemudian persoalan penertiban kos-kosan dengan melakukan razia sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Amrul.
Atas berbagai problem yang sudah disebutkan, IMM menuntut Pemkot Ternate segera menertibkan wanita pekerja malam dan tempat-tempat hiburan malam, segera memberantas perederan dan pemggunaan miras, dengan melakukan revisi Perda Miras, melakukan penertiban/razia terhadap kendaraan-kendaraan yang memasang sound sistem diatas standar serta segera melakukan razia pada sejumlah kos-kosan dengan melibatkan pihak Kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di lingkungan masing-masing. (ded)
