SOFIFI,OT- Masyarakat Kecamatan Kao Teluk, Senin (30/7/2018) pagi tadi melakukan aksi di kantor gubernur Maluku Utara (Malut). Mereka menuntut agar Gubernur Abdul Gani Kasuba segara mencabut izin usaha pertambangan perusahan PT. Terarex Lumina Jaya, karena dinilai tidak memberikan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator aksi, Amir dalam oratornya menyampaikan, 27 IUP perusahan asing yang hampir bermasalah secara keseluruhan, diantaranya PT. Terarex Lumina Jaya yang beroprasi di Kecamatan Kao Teluk Kabupdate Halmahera Utara.
Dijelaskan, PT. Terarex Rumina Jaya yang beroprasi di tahun 2018 dengan menggunakan ijin usaha pertambangan tahun 2009, dkikeluarkan Pemda Halut. Sehingga hingga saat ini ijin perusahan masih bermasalah karena bertentangan dengan UU pertambangan.
Lanjut dia, kehadiran perusahan tambang ternyata sampai saat ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah Kao Teluk. Bahkan, dalam sidang amdal dilakukan di Kota Ternate yang melibatkan beberapa pemerintah desa serta kecamatan belum ada kejelasan. "Amdal yang disosialisasikan mengalami jalan buntut, karena tidak ada penyelesaian,"ujarnya.
"PT. Terarex Lumina bagi kami merupakan ancaman kelangsungan hidup masyarakat sekitar, kalau dilihat dari analisis mengenai dampak lingkungan sangat berdampak buruk terhadap masyarakat, baik di lihat dari segi lingkungan, sosial budaya,"jelasnya.
Olehnya itu, dengan melihat kronologis dan kondisi yang terjadi di wilaya kecamatan, lanjut dia, secara tegas dari institusi ataupun Front yang tergabung didalamnya beberapa organisasi menuntut, ke Dinas Pertembangan, Dinas BLH dan DPRD Provinsi kiranya lebih jelih dan serius menangani problem yang ada.
"Kalau tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan mengusir PT. Ferarex Lumina Jaya, dan menghentikan aktifitas perusahan karena izinny bermaslah," tegasnya.
Sementara, gubernur Abdul Gani Kasuba, dalam hering terbuka mengatakan, tuntutan akan dipelajari terkait dngan awal mulanya hadir perusahan PT. Terarex Lumina Jaya di Kao Teluk.
"Saya minta berikan kesempatan, agar kami mengkaji yang akan dilakukan dinas terkait, sehingga ada penyelesaian," kata gubernur dihadapan sejumlah massa aksi.
(al)
