Home / Berita / Politik

HMI Cabang Ternate Dukung Bawaslu dan KPU

18 Juli 2018
Ketua Umum HMI cabang Ternate, Alhervan Barmawi

TERNATE, OT - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, menyatakan siap mendukung penyelemggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) yang dinilai berhasil dalam melaksanakan proses pemilihan guburnur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2018.

Dalam rilis yang diterima redaksi indotimur.com, HMI cabang Ternate menilai prestasi Bawaslu dan KPU perlu diberikan apresiasi dan dukungan moril dari masyarakat Malut termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa, sebab organisasi merupakan bagian dari stakeholder dalam mengawal dan menciptakan proses pesta demokarsi yang aman dan berkualitas.

Bagi HMI, proses pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Malut, adalah sejarah baru demokrasi. "Sejarah ini tidak terlepas dari kerja keras masyarakat Maluku Utara sendiri sebagai pemilih dan tentu bagi penyelenggara pemilu KPU serta bagian pengawasan pemilu yakni Bawaslu," sebut Ketua Umum HMI cabang Ternate, Alhervan Barmawi dalam rilisnya.

Proses pemilihan gubernur Maluku Utara menurut HMI, bisa dikatakan telah usai setelah KPU dengan resmi memutuskan salah satu kandidat gubernur dan wakil gubernur sebagai pemilik sah suara terbanyak dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut.

Namun sengketa demokarsi adalah konsukuensi logis dari sebuah proses demokarsi yang tidak bisa terlepas dari dinamika demokarsi yang ada di Indonesia.

"Selama jalur sengketa masih berada pada aturan-aturan yang berlaku maka kepada seluruh masyarakat Maluku Utara dalam hal ini adalah tim maupun kepada kandidat yang terlibat sengketa agar bisa dengan profesional mengawal dan memperjuangkan apa yang dianggap benar sesuai dengan aturan berlaku," terangnya dalam rilisnya.

Kepada penyelenggara, KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen agar tetap bisa menjaga independensinya dan integristasnya selaku penyelenggara. Selain itu, kepada Polda Maluku Utara agar bisa menjaga integritas dan indepensinya.

Sebab HMI menilai, Kepolisian tidak memiliki wewenangan itu. "Kepolisan cukup mengawal agar pemiliham gubernur Maluku Utara dan wakil gubernur Maluku Utara berjalan aman dan damai. Jangan malah membuat dinamika politik Maluku Utara semaikn gaduh," katanya dalam rilisnya yang diterima redaksi indotimur.com.(thy)


Reporter: Fadli

BERITA TERKAIT