MABA- Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku Utara, Rudy Erawan akhirnya menanggapi masalah dirinya dikudeta oleh 8 DPC, yang meminta dirinya turun dari jabatan Ketua.� Menurut Rudy, masalah tersebut adalah dinamika politik yang wajar dan sering terjadi di internal partai. "Masalah di internal partai itu biasa, karena dalam pemilihansebelumnya juga seperti ini," kata Bupati Halmahera Timur ini. Kata dia, sikap 8 DPC adalah seni dalam berpolitik. "Ini yang dinamakan seni dalam berpolitik, jadi tidak perlu dipolemikan," ujar Bupati Haltim dua periode ini.� Untuk itu, selaku ketua DPD, dirinya menyerahkan sepenuhnya masalah ini diambil alih DPP. "Keputusan ada di ibu ketua umum, jadi kita serahkan saja ke DPP," katanya. Namun, kata dia, penjaringan bakal calon gubernur tidak bisa dilakukan oleh DPC, karena itu tidak diperbolehkan dalam aturan serta mekanismenya partai, Penjaringan cagub hanya bisa dilakukan DPD," jelasnya. "Kalau DPC itu hanya bisa melakukan penjaringan di kabupaten masing-masing, seperti pemilihan wali kota dan bupati," ungkapnya.� Dia menambahkan, jika persoalan ini telah diambil alih DPP sehingga menunggu keputusan DPP. Apabila keputusan DPP tidak merekomendasikan dirinya, namun dirinya tetap maju bertarung di Pilgub Gubernur Maluku Utara. "Saya tetap maju, meskipun tanpa PDIP," tegas Rudy. (dhox(red)