Oleh Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LLM (Dosen Universitas Khairun Ternate) Dari aspek teoritis, model negara kesatuan asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya. Pada sisi lain, negara serikat (federasi) merupakan negara yang bersusunan jamak, maksudnya negara ini terdiri dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Negara-negara bagian itu kemudian menyerahkan sejumlah tugas dan kewenangan untuk diselenggarakan oleh suatu pemerintah federal, sedangkan urusan-urusan lain tetap menjadi kewenangan negara bagian. Prinsip lain dari sistem �negara federal� dimana, pemerintah negara bagian bukanlah bawahan dan tidak bertanggungjawab kepada pemerintah federal. Fakta historis, jauh sebelum negara Indonesia lahir....telah eksis negera negara yang merdeka dan berdaulat sebelumnya yang bercorak Kesultanan maupun Kerajaan se nusantara. Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Jailolo dan Bacan (-Maluku Kie Raha) adalah contoh Empat negara Kesultanan di Indonesia yg telah terbentuk sekitar abad XII-XIII silam. Empat negara monarkhi Islam ini memiliki kedaulatan wilyah, politik dan ekonomi sendiri dalam mengelola negaranya masin-masing. Berpijak pada dimensi teori dan fakta historis di atas, Apakah pridakat negara Kesatuan lebih pas atau Federa(red)