SEKADAU KALBAR, OT - Pertemuan dan tatap muka dalam rangka suara dan aksi warga negara untuk mendukung pengembangan Kabupaten Layak Anak digelar di Ruang Serbaguna Lantai II, Kantor Bupati Sekadau, Rabu (28/11/) pagi.

Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan tatap muka yang dilakukan di desa dan kecamatan yang difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia (WVI). Kegiatan ini menghasilkan Rencana Aksi yang akan ditindaklanjuti bersama.

Asisten I Setda Kabupaten Sekadau, Fendy menuturkan, Pempus mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar melaksanakan perwujudan Kabupaten/Kota Layak anak sebagai jalan agar hak anak dihormati, dilindungi dan dipen018uhi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten atau kota layak anak adalah arahan mengenai apa yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Dihormati, dilindungi bisa dilakukan. Memenuhi hak mereka (anak, red) cukup sulit diwujudkan. Tapi saya optimis, jika ada keyakinan untuk mewujudkannya itu bisa terpenuhi,” ujarnya.

Fendy mengatakan, hal itu menjadi tugas yang besar. Mengingat, anak adalah investasi masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, anak-anak perlu dipersiapkan untuk masa mendatang.

“Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak sangat penting. Anak-anak adalah investasi masa depan,” ucapnya.

Fendy mengatakan, poin penting dari proses pengembangan Kabupaten Layak Anak. Dimana, kata dia, Kabupaten Sekadau Layak Anak tidak dapat terwujud jika pemerintah tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

“Pemda Kabupaten Sekadau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia (WVI) yang didanai Uni Eropa, bekerjasama dengan Bappeda Litbang yang sudah memfasilitasi kegiatan ini,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus mendukung kegiatan tersebut. Ia menilai, kegiatan yang dilakukan WVI merupakan pekerjaan sangat mulia. Pemerintah, kata dia, tentu sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

“Kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah sudah melakukan banyak hal,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, perlu dukungan semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Sekadau layak Anak. Kesehatan, kata dia, juga akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Bumi Lawang Kuari.

“Ini harus kita dukung bersama dalam mewujudkan Sekadau, yang maju, mandiri dan berdaya saing,” bebernya.

Sekretaris Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Sekadau, Aloysius Ashari menyambut baik digelarnya kegiatan tersebut. Ia menambahkan, masalah kesehatan bukan hanya menjadi tanggungjawab petugas kesehatan atau pemerintah daerah semata. Melainkan juga perlu dukungan semua pihak.

“Harapan kami desa-desa yang menjadi pilot project WVI bertambah. Kami juga berharap, kegiatan ini tidak hanya sampai disini saja. Sehingga, angka kesakitan bisa ditekan dan masyarakat menjadi sehat dan mandiri,” harapnya.

Sementara itu, Project Manager Pemberdayaan Masyarakat Sipil WVI Sekadau, Henry Gabriel mengungkapkan, pertemuan tatap muka level kabupaten ini merupakan kelanjutan dari pertemuan tatap muka yang dilakukan di tingkat kecamatan. Ia menjelaskan, hal-hal yang didialogkan dalam kegiatan itu merupakan hal-hal yang tidak bisa diakomodir oleh desa maupun kecamatan.

“Misalnya, penyediaan tenaga gizi. Itu kan tidak bisa di desa dan kecamatan. Maka, itu akan dinaikan ke kabupaten sehingga bisa menjadi usulan ke Dinas Kesehatan,” jelasnya.

“Misalnya lagi, terkait dengan pengadaan obat-obatan, alat pendukung puskesmas. Itu kan tidak bisa disediakan oleh desa dan kecamatan. Sehingga, usulan itu disampaikan di Kabupaten,” timpalnya.

Henry berharap, pemerintah daerah bisa menerima dan mendapatkan masukan dari masyarakat terkait masalah kesehatan, seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Puskesmas. Selain itu, kata dia, ada rencana aksi yang disepakati oleh masyarakat, Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah.

“Kami berharap, masukan-masukan yang disampaikan itu bisa di-follow up dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kami akan tanya waktunya kapan bisa terealisasi? Misalnya tahun depan. Kalau belum, kami akan tanyakan kembali, kenapa belum,” pungkasnya. (red)