TERNATE,OT- Untuk menyelesaikan masalah hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), terhadap pihak ketiga yang menumpuk, DPRD mencoba melakukan mediasi antara pemerintah dengan para kontraktor.

Mediasi itu dilakukan dalam rapat bersama di Kota Ternate, Selasa (15/5/2018). Sayangnya, perwakilan Pemprov Malut tidak menghadiri acara dimaksud. Bahkan, mediasi sudah dua kali dilakukan DPRD namun tidak ada solusi karena pemerintah selalu menghindar.

Walil Ketua I DPRD Provinsi Malut yang juga Koordinator komisi III, Ikram Haris menyampaikan, rapat hari ini dengan Pemprov dan kontraktor, namun Pemprov belum hadir. Padahal DPRD telah melakukan komunikasi dengan Plt Gubernur. Tapi, belum direspon, bahkan ditelpon juga nomor tidak aktif.

"Kami juga sudah berupaya, hanya saja Pemprov belum hadir,"ujar Ikram Haris, Selasa (15/5/2018) pada saat menyampaikan arahan, kepada sejumlah Kontraktor.

Lanjut dia, bagi DPRD secara kelembagaan tidak akan membiarkan hingga masalah ini berlarut-larut. Bahkan, DPRD akan menempuh jalur lain yalni rapat terbatas bersama Plt Gubernur.

Ia menambahkan, selain itu langkah yang akan dilakukan DPRD juga secepatnya mendorong percepatan APBD perubahan, agar hutang dimasukan untuk segera dibahas.

"Secara pribadi saya melihat ada ketakutan oleh kepala keuangan Ahmad Purbaja, maka perlu ada kesepakatan perwakilan bersama DPRD  untuk menemui Plt Gubernur dan Ahmad Purbaja,"katanya.

Sementara perwakilan kontraktor Malut, Abubakar Nurdin menambahkan, masalah ini sudah cukup lama yang dihadapi para sejumlah kontraktor, karena hampir dua hari belum ada perkembangan.

"Kalau tidak ada kejelasan, kontraktor juga akan membawa masalah ini ke jalur hukum agar ada kejelasan, sehingga ada efek jera,"tutur Nurdin.(al)