Home / Berita / Nasional

Ribuan Mahasiswa di Ternate Tuntut Pemerintah Naikan Harga Kopra

19 November 2018
Ribuan Mahasiswa Tuntut Pemerintah Naikan Harga Kopra

TERNATE,  OT - Rabuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (19/11/2018) melakukan unjuk rasa guna mendesak pemerintah untuk segera menaikan harga komoditi kopra.

Aksi yang dipusatkan di depan kampus I Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, kelurahan Akehuda kecamatan Ternate itu, dengan memblokir akses jalan utama menuju Bandara Sultan Babullah Ternate.

Koordinator Lapangan (Korlap) Bahrun Ibrahim mengatakan, turunya harga kopra begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Maluku Utara, hingga ahkirnya  banyak anak tani yang putus sekolah dan juga mempengaruhi minat masyarakat untuk bertani.

Kata dia, sebagian besar hajat hidup masyarakat Maluku Utara sangat bergantung pada Hasil tani kopra, maka seharusnya mampu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi, kabupaten/kota maupun Pusat.

Di Maluku Utara, lanjut dia, dalam tiga bulan terakhir harga pasaran kopra turun drastis, dan sangat dikeluhkan oleh masarakat. "Buktinya, beberapa masyarakat di kabupaten/kota di Maluku Utara keluhkan kepada pemerintah. Namun tidak disikapi secara serius oleh pemerintah Maluku Utara," ungkap Bahrun.

"Untuk Kopra sendiri masih menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan Maluku Utara, karena tanaman kelapa juga masih menjadi tanaman perkebunan utama," jelasnya.

Oleh karena itu, mahasiswa Maluku Utara menolak turunya harga kopra dan menuntut kepada pemerintah daerah untuk segera membuat Perda tentang harga Komoditi, naikan harga komoditi unggulan Maluku Utara dan tekan permainan tengkulak.

Pemprov Malut segera menerbitkan tata niaga pala dan cengkih, hadirkan Perusda untuk melindunggi hasil tani kopra, alihkkan anggaran perjalan dinas anggota DPRD Rp 13 M pada subsidi petani kopra, hidupkan tol laut, tolak kelapa sawit dan pertambangan di Maluku Utara dan laksanakan pasal 33 UUD 1945.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyediakan pabrik kopra dan mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus menyediakan mobil serta kapal untuk pengangkutan kopra di wilayah Maluku Utara.

"Apabila tuntutan ini tidak diakomodir oleh pemerintah, maka akan dilakukan pergerakan yang cukup besar lagi," tegas dia.(ian)


Reporter: Ryan

BERITA TERKAIT