HALSEL OT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan (Halsel) berjanji akan membawa apa yang menjadi tuntutan pegawai honirer Kategori 2 (K2) ke Pemerintah Pusat.

Muhammad Yunus Najar, Anggota Komisi I DPRD Halsel,Selasa (2/10/2018) mengatakan, pihaknya akan membawa aspirasi pegawai honorer K2 ke Pemerintah Pusat.

"Tuntutan pegawai Honorer K2 di Halsel akan kami perjuangkan dan membawa ke DPR RI dan Pemerintah Pusat," tandas politisi PKB.

Menurutnya, perjuangan honorer K2 Halsel untuk diangkat menjadi PNS ini sudah cukup lama dilakukan.

"Lembaga DPRD sebagai wakil rakyat akan tetap dan ikut memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan mereka," tandasnya.

Dijelaskan, jumlah honorer K2 sebanyak 1739 orang yang hingga saat ini belum juga diangkat karena terbentur dengan regulasi. 

"Kami (DPRD) menerima aspirasi terkait desakan dikeluarkannya rekomendasi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. Jadi, waktu dekat ini sudah dikeluarkan atas nama lembaga DPRD,"ujarnya.

Sebelumnya, Front Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Provinsi Malut melakukan aksi demo di kantor Bupati dan DPRD Halsel meminta Pemkab dan DPRD Halsel untuk mengeluarkan rekomendasi yang meminta Menpan dan DPR RI merevisi Undang-undang ASN.(red)